Pegawai Pajak Bursok vs Sri Mulyani, Bursok: Kasus ini sudah Viral dan Diawasi Masyarakat, Jangan Ditutup-tutupi

Pematangsiantar, tvOnenews.com - Kasus seorang pegawai di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara II, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tantang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mundur dari jabatannya, masih terus berlanjut.

Bursok Anthony Marlon, Pegawai Pajak yang menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatera Utara Dua di Kota Pematangsiantar ini, kembali menuliskan surat terbuka pada tanggal 2 Maret 2023 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Surat ini diperoleh langsung dari Bursok melalui pesan WhatsApp terkait dengan pernyataan Menkeu Sri Mulyani  yang disampaikan oleh Bapak Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis) di media baru-baru ini.

Bursok menyampaikan ada kekeliruan atas pernyataan Sri Mulyani yang menyebutkan, pengaduan yang di laporkan olehnya tahun 2022, bukan sejak 2021 dan merupakan  kasus atau masalah pribadi.

Selanjutnya Sri Mulyani melalui Yustinus Prastowo mengatakan pengaduan Bursok tersebut tidak dilengkapi dengan bukti yang penuh sehingga pengaduannya belum dapat ditindaklanjuti dan meminta  memberikan bukti baru dan menyebutkan telah  meneruskan pengaduan saya tersebut ke OJK dengan surat nomor S11/IJ.9/2022 tanggal 21 April 2022.

Dari beberapa kutipan tersebut di atas, Bursok menyanggah dan menyampaikan  bahwa pengaduannya ke DJP pada tanggal 27 Mei 2021, sehingga sebagai akibat tidak adanya tindak lanjut yang dilakukan oleh DJP, maka pengaduannya di eskalasikan kepada Ibu selaku pimpinan tertinggi Direktorat Jenderal Pajak, di mana waktu penyelesaian yang dilihat seharusnya tetap dihitung dari sejak tanggal 27 Mei 2021.

Baca Juga

Pegawai Pajak Kena OTT KPK, Purbaya Janji Evaluasi Total dan Rotasi Pegawai DJP

“Jika pengaduan saya ini dianggap Ibu Sri Mulyani sebagai masalah pribadi, meskipun saya adalah pegawai DJP, harusnya mendapatkan pelayanan yang sama dengan pelayanan yang diberikan DJP kepada para Wajib Pajak,” sebut Bursok.

Bursok juga menyanggah bahwa pengaduan yang Ia sampaikan adalah masalah pribadi, Bursok menyebutkan bahwa pengaduan yang Ia sampaikan bukan memberikan keuntungan pribadi bagi dirinya, namun berpotensi menambah keuangan negara di mana ada bagian dari pendapatan negara yang diabaikan banyak pihak yang jumlahnya tidaklah sedikit.

Selanjutnya Bursok menambahkan, dengan menelantarkan pengaduannya selama hampir dua tahun tanpa hasil dan ditutup dengan meneruskan pengaduan saya ini ke OJK dengan surat yang saya duga bodong, merupakan bukti bahwa Sri Mulyani secara tidak langsung membenarkan bentuk pelayanan yang buruk kepada Wajib Pajak.

“Apakah rasa nasionalisme Ibu kepada negara Republik Indonesia ini sudah benar-benar luntur sehingga sama sekali tidak terusik terkait dengan pernyatan Ibu tersebut? Seolah-olah bila itu urusan pribadi, meskipun ada dugaan kerugian negara yang ditimbulkan, abaikan saja. Apakah ini yang namanya bentuk kecintaan pada bangsa dan negara?” tantang Bursok.

Oleh karena hal tersebut Bursok meminta dan  memohon kepada Menkeu Sri Mulyani untuk menindaklanjuti pengaduannya dengan serius dikarenakan waktu dua tahun adalah sebenarnya merupakan waktu yang lebih dari cukup untuk memerintahkan jajaran  menyelesaikan pengaduannya dan membukanya ke publik secara terang benderang.

“Pengaduan saya ini sudah viral dan dipastikan akan terus diawasi oleh masyarakat luas tentunya, untuk itu saya minta perhatian Menkeu Sri Mulyani untuk menyelesaikan dan membukanya kepada publik, jangan ditutup-tutupi,” sebut Bursok. (DSG/LNO)