Pasca-OTT KPK, Wabup Meranti Pastikan Roda Pemerintahan Berjalan Normal 

Kepulauan Meranti, tvOnenews.com - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, memastikan roda pemerintahan di daerahnya tetap berjalan normal meski Bupati Muhammad Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi pada Kamis (6/4/2023).

Kepada wartawan di Selatpanjang, Provinsi Riau, Sabtu (8/4/2023), Asmar mengaku telah memanggil sekretaris daerah (sekda), asisten dan seluruh pimpinan OPD ke rumah dinasnya terkait dengan kepastian roda pemerintahan tetap berjalan normal seperti biasanya.

Untuk sementara waktu, Wabup Asmar akan mengambil alih kebijakan sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kepulauan Meranti sampai beberapa hari ke depan. Ia meminta kepada seluruh jajaran pejabat tetap bekerja optimal agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.

"Untuk langkah selanjutnya, semua kebijakan akan dialihkan kepada saya sebagai Plh Bupati Meranti. Jadi, roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Asmar.

Saat ditanya mengenai Bupati Adil ditangkap KPK, dia tidak berbicara banyak. Wabup Asmar menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur.

Terkait dengan sejumlah ruangan di dalam kantor bupati yang saat ini masih disegel KPK, salah satunya ruangan kerja sekda, Wabup Asmar mengingatkan kepada jajaran dan pihak lainnya selain KPK, tidak ada yang boleh menyentuh atau merusak segel stiker KPK.

Baca Juga

Delapan ABK WNA Penyelundup 1,3 Ton Ketamin di Batam Diupah 3.000 USD, Ternyata Sudah Tiga Kali Beraksi

"Kalau ruangan yang kena segel, biarkan saja disegel, tidak bisa diganggu. Kami tetap menunggu perintah dari KPK. Yang terpenting pelayanan kepada masyarakat itu yang kami utamakan," katanya.

Wabup Asmar juga tidak mengetahui secara pasti siapa saja pejabat Meranti yang diangkut KPK. Ia tidak mau berandai-andai memberikan informasi sepihak terkait dengan pejabat yang ikut diamankan.

Jika nanti pejabat tersebut masih dalam pengawasan atau keperluan pemeriksaan KPK sehingga terjadi kekosongan jabatan, Wabup akan segera mengisi dengan pejabat yang lain sesuai dengan fungsinya.

"Saya tidak tahu (soal pejabat yang diamankan), mohon maaflah. Kalau (kekosongan jabatan) itu yang terjadi nanti, insyaallah, secepatnya kami isi. Kami akan berkoordinasi dahulu dengan BKD dan Sekda supaya ini cepat berjalan dan tidak ada yang terhambat," ujarnya. (ant/wna)