Bawaslu Berikan 101 Saran Perbaikan ke KPU Padang Pariaman

Padang Pariaman, tvOnenews.com – Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman lakukan konferensi pers hasil pengawasan pemuktahiran data pemilih untuk pemilu 2024 dikantor Bawaslu Padang Pariaman Kamis Siang.

Dalam konfrensi pers tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Anton Ishaq menyebutkan Pers hadir sejak awal sebagai sebuah sumber informasi yang mengutamakan kepentingan publik. Informasi yang disuguhkan pers dalam bentuk kerja jurnalistik ini menjadi penting dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa.

Oleh sebab itu konferensi pers memiliki arti penting sebagai wadah dalam menyampaikan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada tahapan coklit, dalam tahapan coklit tersebut Bawaslu berikan 101 saran perbaikan yang telah disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman terkait jalannya proses coklit yang dilakukan oleh pantarlih. 

"Saran perbaikan tersebut ada sekitar tujuh kecamatan yakni Anam Lingkuang, IV Koto Amal, Patamuan, Sintoga, V Koto, V Koto Timur dan VII Koto", ujar Anton Ishaq.

Lanjut Anton, dari pengawas yang dilakukan terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu diantaranya, tidak mendapatkan akses data pemilih sehingga Bawaslu tidak memiliki data sebagai pembanding. Sementara itu jumlah pantarlih yang melakukan pencocokan dan penelitian jauh lebih banyak dibandingkan dengan pengawas kelurahan dan desa (PKD) yang ada disetiap Nagari.

"Ada pun Jumlah seluruh TPS di Padang Pariaman 1365, dan pantarlih yang bertugas sesuai jumlah TPS. Sementara itu Pengawas Kelurahan Desa PKD hanya berjumlah 103 sesuai jumlah Nagari yang ada di Padang Pariaman sehingga jika dikalkulasikan hanya 10 persen pengawasan melekat dilakukan PKD, sehingga Audit sampel setiap Nagari dilakukan oleh PKD”, tutur Anton Ishaq yang dibenarkan oleh Rudi Herman dan Zainal, TK Sinaro sembari menutup acara konferensi pers.

Baca Juga

DKPP Akui Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Meningkat Drastis

Bawaslu berharap juga kepada peran aktif masyarakat dalam menjadi pengawas partisipatif dalam tahapan pemilu ini, sehingga kinerja Bawaslu dapat terbantu oleh masyarakat itu sendiri. (asa/haa)