Dugaan Korupsi Dana Covid Seret Ketua DPD PDI-P Sumut: Rapidin Simbolon Diminta Mundur, Budiman Nadapdap Angkat Suara

Selain itu, Budiman mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendengar pihak kejaksaan menyebut Rapidin Simbolon tidak menikmati dugaan korupsi tersebut.

"Kita juga ingin tanyakan kepada Kejatisu, parameter apa yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa dia tidak menikmati, sementara belum pernah dilakukan penyelidikan. Untuk itu, kita harapkan Kejatisu pun tegas dalam hal ini, agar ada kepastian yang dapat dipegang jika Rapidin Simbolon tidak terlibat."

Menurut Budiman, sebagai orang hukum, seharusnya pihak Kejatisu memahami bahwa putusan Mahkamah Agung tidak bisa ditafsir-tafsirkan.

"Putusan tersebut harus dieksekusi, dan Kejatisu harus memberikan kepastian. Supaya persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Kami telah menerima informasi bahwa aksi massa akan berlangsung di pusat yang mengangkat masalah ini," tegas Budiman.

Ditanya soal dampak suara dalam pemilu terkait dengan dugaan korupsi itu, Budiman Nadapdap menyebutkan bahwa sebagai forum senior, ia meminta masalah itu dibawa dalam rakorda.

"Misalnya dalam rakorda seperti apa yang harus dilakukan karena ini menggerus suara partai dan suara Ganjar. Maka, pendapat dari cabang-cabang partai (peserta rakorda) juga penting," jawab Budiman.

Baca Juga

Anak Riza Chalid Dituntut 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Minyak Mentah

Selain itu, Budiman menyampaikan agar Rapidin Simbolon mundur dari jabatan ketua DPD PDI Perjuangan Sumut tersebut juga harus disetujui oleh DPC-DPC di Sumut.

"Menurut saya, seluruh DPC partai harus memiliki sikap yang jernih, dan saya yakin mereka akan meminta Rapidin Simbolon untuk mundur dari jabatan Ketua DPD Partai sambil menyelesaikan persoalan hukumnya terlebih dahulu. Jangan biarkan masalah ini berlarut-larut, harus ada keputusan yang tegas."

Lantas, Budiman mengatakan bahwa pengunduran sementara Rapidin Simbolon adalah langkah yang diambil untuk kebaikan perolehan suara.

"Artinya, kita semua memiliki cita-cita mulia dari DPP partai PDI Perjuangan untuk mencapai hattrick pada pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Ini adalah tugas yang berat, terutama di Sumatera Utara, di mana kita mengharapkan hasil yang baik."

Dengan tujuan demi kepentingan partai, kata Budiman, DPC-DPC PDI Perjuangan tidak boleh takut.

"Kepada DPC partai, jangan takut. Seperti yang saya lakukan, saya bertindak demi kepentingan partai. Kemudian, Kejatisu juga diminta untuk menjalankan proses hukum dengan tegas," ujar Budiman.