Nelayan Belawan Curhat BBM Sulit Didapat dan Maraknya Kapal Pukat

Medan, Sumatera Utara - Persoalan sulitnya mendapat bahan bakar minyak bersubsidi dan masih maraknya kapal pukat trawl yang beroperasi di perairan Belawan, menjadi persoalan yang dikeluhkan nelayan. Hal ini terungkap dalam Rembuk Nelayan yang digelar Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan.

Pada rembug nelayan yang dihadiri ratusan nelayan pesisir ini, Ketua KNTI Medan, Muhammad Al Basir mengatakan dua persoalan itu merupakan momok yang kerap ditemui nelayan. 

“Sulitnya bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan, sangat sulit didapat, makanya nelayan keluhkan masalah ini. Nelayan berharap segera teratasi permasalahan tersebut, nelayan harus berjuang untuk mendapatkan bahan bakar minyak seharga Rp6.500 hingga Rp7000 per liter," tegas Basir, sebagaimana dikutip Kamis (25/2/2022).

Acara ini juga dihadiri Ketua Internasional Budget Partnership Doni Setiawan, perwakilan Menteri Kelautan Dan Perikanan Alan Koropitan yang juga tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), perwakilan Ombudsman, Walikota Medan, serta perwakilan Pertamina Regional Sumatera. 

Awalludin, pengurus KNTI asal Bagan Deli Medan menambahkan, selama 45 tahun belum pernah mendapatkan BBM bersubsidi dan berharap agar pemerintah serius menyikapi persoalan ini.

”Terus terang sebenarnya kami sudah capek mengadakan acara seperti ini, tapi nyatanya sampai kini nelayan tradisional belum juga dapat menikmati BBM bersubsidi. Bahkan operasional kapal pukat trawl serta alat tangkap sejenisnya yang berlebihan bersandar di Gabion Belawan, tetap saja beroperasi tanpa bisa ditertibkan oleh aparat dan instansi terkait,” papar Awalludin.

Baca Juga

Stadion Teladan Jadi Kunci, Sumatera Utara Dekati Status Tuan Rumah Piala AFF U-17 dan U-19

Sementara itu, Menurut Alan Koropitan, isu BBM bersubsidi adalah isu yang serius. "Kita ingin memastikan Kantor Staf Kepresidenan. Ini adalah isu yang serius, kita ingin pastikan bahwa dalam hal ini BBM bersubsidi bisa terpenuhi," katanya.

Namun demikian, lanjut Alan, pihaknya perlu kerja sama dengan para nelayan. "Kenapa? Karena pemerintah dalam menyalurkan yang namanya subsidi, semua mata kesitu (BPK, KPK) jangan salah sasaran, kantor Staf Presiden mendorong KKP dan BPH Migas dan juga Pertamina sebagai penyalur, supaya membenahi datanya dulu," kata Alan.

Selain masalah BBM bersubsidi sulit diperoleh nelayan dan pukat trawl, persoalan limbah juga dibahas dalam rembuk nelayan itu. (Martinus Sitorus/ito)