Imigrasi Polonia Deportasi Warga Asal India Karena Langgar Aturan

Medan, tvOnenews.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia, Medan, Sumatera Utara, melakukan deportasi warga negara asing (WNA) asal India pria berinisial GS karena melanggar aturan imigrasi.

“Warga asal India itu melanggar tindak pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang imigrasi," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia Ridha Syahputra di Medan, Senin (28/7/2025).

Ridha mengatakan penindakan warga asing itu berawal dari laporan masyarakat yang diterima Tim Pengawas Orang Asing (Pora) di Jalan Bajak, Kecamatan Medan Ampalas, Medan.

Selanjutnya, Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) itu melakukan penindakan terhadap GS dan di lokasi juga mengamankan warga India lainnya, pria berinisial SS.

Ia menjelaskan hasil pemeriksaan di lokasi, GS merupakan pemegang paspor India yang yang berlaku dari 22 Oktober 2019- 22 Oktober 2029 dengan memasuki wilayah Indonesia untuk menggunakan visa on arrival.
Visa itu dengan tujuan kunjungan wisata yang berlaku dari 19 November 2024- 18 Desember 2024, dan telah overstaye sejak 19 Desember 2024.

Sementara SS pemegang emergency certificate India yang berlaku hingga 4 April 2015, dan tidak memiliki izin tinggal yang sah atau berlaku.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut dan Sumbar dalam 3 Tahun

“Bahkan, terdapat dugaan SS masuk ke wilayah Indonesia tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi resmi, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum keimigrasian Indonesia," kata dia.

Ridha mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan intensif, pihaknya menetapkan GS dilakukan deportasi dan masuk ke daftar tangkal agar tidak dapat kembali ke Indonesia.
Sementara SS masih dilakukan pendalaman dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk disdukcapil dan perwakilan Pemerintah India di Medan dalam rangka penyidikan untuk dilanjutkan proses pro justicia.

“Kami tidak akan menolerir setiap bentuk pelanggaran keimigrasian. Ini adalah bentuk nyata pengawasan kami, serta bukti sinergi masyarakat dan aparat sangat penting dalam menjaga integritas wilayah Indonesia,” ucapnya.