Tapteng Dilanda Bencana, Bupati  Minta Mendagri Batalkan Pemangkasan TKD 2026

tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespon permintaan Bupati Tapteng Masinton Pasaribu yang berkirim surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta agar transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 agar tidak dipangkas.

Bupati Masinton Pasaribu menyampaikan hal ini kepada wartawan saat menghadiri rapat koordinasi bersama Mendagri, Kepala BNPB, Gubenur Sumut, yang dihadiri para kepala daerah di Sumut, Senin (12/01/2026).

Masinton yang dikonfirmasi tvOnenews.com menyebut dalam paparannya pada rakor tersebut menyampaikan bahwa Kabupaten Tapteng saat ini memasuki masa transisi darurat ke pemulihan untuk progres rehabilitasi dan rekonstruksi. Tapteng yang PAD-nya kecil.

Lebih lanjut Masinton Pasaribu menjelaskan jika TKD yang dipangkas sekitar 10 persen atau Rp 178 miliar. Menurutnya, pengurangan anggaran sebesar itu ia sebut sangat berpengaruh di masa pascabencana.

"Tentang TKD, di daerah miskin seperti kami mengurangi Rp 178 miliar sangat berarti, waktu itu tidak bencana. Ketika saat bencana, dan kemudian kami masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi dimana APBD kami arahkan semua ke sana tahun 2026 ini," katanya.

Untuk itu, Masinton mengungkap sudah mengirimkan surat kepada Menkeu agar TKD tidak dipangkas, sehingga ada ruang fiskal. Apalagi kata dia, bahwa di Aceh pemangkasan TKD telah dibatalkan.

"Kami juga sudah berkirim surat ke Menteri Keuangan agar TKD Kabupaten Tapanuli Tengah tidak dikurangi, ada kami dengar di Aceh TKD nya tidak jadi dikurangi. Kami berharap untuk Sumatra Utara khususnya kabupaten yang terdampak bencana itu bisa disamakan seperti 2025 agar kami punya ruang fiskal," pintanya.

Bupati Masinton lebih lanjut mengatakan, jika Pemkab Tapteng bergantung terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi, maka warga disebut bakal protes. Karena anggaran saat ini dikatakan Masinton hanya cukup untuk membayar gaji dan operasional pemerintahan.

"Kalau aspek rehabilitasi dan rekonstruksi ini Pak Menteri kami tidak tergantung hanya bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah provinsi, karena kami bergantung kami juga akan diprotes masyarakat kita, padahal kemampuan anggaran kami hanya cukup bayar gaji dan operasional pemerintah sehari-hari nggak ada ruang fiskal. Jadi usulan kami TKD itu dapat dipulihkan baik terhadap itu provinsi maupun kabupaten/kota yang terdampak," jelas Masinton.