Lewat Skema Ini, Satgas Rehab-Rekon Aceh Kebut Pembersihan Lingkungan

Jakarta, tvOnenews.com - Momentum pasca Hari Raya Idulfitri atau Lebaran 2026 tidak menyurutkan ritme kerja pemulihan di Aceh. 

Satuan Tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) terus memacu agenda fisik di lapangan, salah satunya melalui program pembersihan lingkungan dengan mekanisme Padat Karya Tunai atau Cash for Work.

Untuk tahap pertama di akhir Maret ini, kegiatan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang, dengan melibatkan ratusan personel gabungan dan elemen masyarakat setempat.

Di Kabupaten Pidie Jaya, pengerahan tahap pertama melibatkan 375 orang yang terdiri dari personel Satpol PP, Linmas, Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar), serta masyarakat umum. Aksi bersih-bersih difokuskan di Gampong Meunasah Lhok (Kecamatan Meureudu) dan Gampong Meunasah Raya (Kecamatan Meurah Dua) dari tanggal 28 Maret hingga 4 April 2026.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, sebanyak 400 warga lokal telah memulai aksi serupa sejak 27 Maret hingga 2 April 2026. Program ini tidak hanya bertujuan memulihkan kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi langsung bagi warga.

Kepala Posko Wilayah Aceh, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA menegaskan bahwa pemilihan skema Cash for Work bertujuan agar masyarakat merasakan manfaat ganda dari proses pembangunan kembali ini.

Baca Juga

Pemerintah Siapkan Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Aceh, Sumut dan Sumbar dalam 3 Tahun

“Kami ingin memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi rumah tangga masyarakat. Melalui Cash for Work, warga terlibat langsung dalam pemulihan wilayahnya sekaligus mendapatkan penghasilan instan untuk membantu kebutuhan mereka pasca lebaran," ujar Safrizal kepada awak media, Jakarta, Sabtu (28/3/2026).

Lebih lanjut, Safrizal menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan distribusi hak para pekerja. 

Setiap warga yang terlibat akan menerima uang lelah sebesar Rp120.000 dan uang makan sebesar Rp45.000 per hari.

“Prinsip kita adalah transparansi dan efektivitas. Dana ini disalurkan langsung secara tunai kepada masing-masing pekerja di lapangan. Kita ingin semangat gotong-royong ini tetap terjaga, namun hak ekonomi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk segera dicairkan," pungkasnya.