Cara Urus Sertifikat Halal UMKM 2026, Gratis dan Cepat Sebelum Oktober 2026! Simak Panduannya

Program sertifikasi halal bisa membantu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya. Sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga strategi penting untuk memperluas pasar.

Pelaku usaha sebaiknya segera mengurus sertifikat sebelum tenggat waktu wajib halal diberlakukan. Pasalnya, manfaat sertifikasi halal tidak hanya dirasakan dalam aspek kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka peluang bisnis yang lebih luas. 

Sejumlah pelaku usaha di Lampung mengaku bisnis mereka berkembang setelah memiliki sertifikat halal. Proses pengurusan sertifikat hanya memakan waktu sekitar dua minggu. 

Dengan sertifikat tersebut, usaha bisa lebih siap menghadapi inspeksi dan memenuhi standar legalitas. Sertifikasi halal menjadi kunci ekspansi bisnisnya ke pasar internasional seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Di sektor lain, sertifikat halal juga menjadi syarat penting untuk menjadi pemasok dalam program pemerintah, termasuk program makanan bergizi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal kini memiliki peran strategis dalam ekosistem bisnis.

Direktur Kemitraan dan Kerja Sama Jaminan Produk Halal (JPH) BPJPH, Fertiana Santy, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya mempermudah akses sertifikasi halal bagi masyarakat. Kehadiran program gratis menjadi bukti bahwa negara ingin memastikan pelaku UMKM tidak terbebani regulasi, melainkan justru diperkuat daya saingnya.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang dan Investasi Jatim–Arab Saudi, Catatkan Potensi Transaksi Fantastis Rp6,71 triliun

"Kami ingin memastikan negara hadir untuk mempermudah rakyat. Program Sehati dan kuota lebih dari 1 juta sertifikat gratis dari Presiden Prabowo adalah bentuk dukungan konkret agar Usaha Mikro Kecil tidak terhambat aturan, melainkan justru semakin memperkuat daya saingnya di pasar global," pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Standardisasi Halal BPJPH, dan Tenaga Ahli BPJPH Bidang Kehumasan, M Fariza Y Irawady, Kepala UPT BPJPH Provinsi Lampung, Saluddin serta Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.

Ajang yang berlangsung meriah tersebut diakhiri dengan apresiasi bersama dari puluhan pelaku UMKM yang hadir serta turut berpasitisipasi Sucofindo Cabang Lampung yang memiliki Lembaga Pemeriksa Halal . Mereka berharap dukungan nyata seperti ini terus berlanjut guna memperkokoh ekonomi kerakyatan di daerah.

Dengan semakin dekatnya tenggat wajib halal Oktober 2026, pelaku usaha diharapkan segera mengambil langkah.