Kasus Dhody Thahir Disorot, PERADI Medan Ingatkan Bahaya Pidanakan Surat Advokat

“Jangan karena seseorang memberikan kuasa kepada advokat, kemudian semua isi surat yang dibuat advokat dianggap sebagai perbuatan pidana. Ini berbahaya bagi pencari keadilan,” katanya.

Menurut Azwir, terdapat sejumlah perkara yang menempatkan surat maupun keterangan dalam persidangan sebagai persoalan pidana, termasuk ketika keterangan dianggap palsu sebagaimana diuraikan dalam putusan pengadilan.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi membuat advokat kehilangan keleluasaan dalam menjalankan tugas profesinya.

“Advokat itu juga penegak hukum. Kerja advokat memang membela kepentingan hukum klien. Kalau setiap surat yang dibuat advokat kemudian gampang ditarik ke ranah pidana hanya karena ada pihak yang tidak suka dengan isinya, nanti advokat mau bekerja bagaimana? Ini jangan dianggap persoalan kecil,” tegasnya.

Atas dasar itu, Azwir meminta penyidik Polda Sumut menangani perkara Dhody Thahir secara profesional dan proporsional.

Penyidik, kata dia, harus memastikan terlebih dahulu apakah benar terdapat perbuatan pemalsuan secara konkret atau hanya terjadi perbedaan pandangan terhadap substansi hukum yang disampaikan advokat.

Baca Juga

Hari Wayang Nasional, PNM Perkuat Pembinaan Pengrajin Wayang di Yogyakarta Lewat Klasterisasi

“Polda Sumut harus profesional dan proporsional. Kalau memang ada pemalsuan, buktikan apa yang dipalsukan. Tetapi kalau yang dipersoalkan hanya isi atau pendapat hukum dalam surat advokat, jangan dipaksakan menjadi perkara pemalsuan,” ujarnya.

“Kalau pola seperti ini dibiarkan, yang terdampak bukan hanya satu klien atau satu advokat, tetapi bisa menjadi preseden berbahaya bagi seluruh advokat di Indonesia,” pungkas Azwir Agus.