GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Tolak Revisi UU PPP, Buruh Sumut Geruduk Kantor Gubsu dan DPRD Sumut

Exco Partai Buruh Sumut bersama Elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi penolakan terhadap Revisi Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
Rabu, 15 Juni 2022 - 13:17 WIB
Tolak Revisi UU PPP, Buruh Sumut Geruduk Kantor Gubsu dan Dprd Sumut
Sumber :
  • Tim Tvone/Fahmi

Medan, Sumatera Utara - Exco Partai Buruh Sumut bersama Elemen Serikat Pekerja Serikat Buruh di Provinsi Sumatera Utara menggelar aksi penolakan terhadap Revisi Undang- Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu, (15/06/2022) dengan tujuan aksi Kantor Gubernur Sumatera Utara dan Kantor DPRD Sumut.

Menurut Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo, revisi UU PPP hanya akal-akalan hukum. Bukan sebagai kebutuhan hukum, dan merupakan akal bulus untuk melegalkan secara paksa UU Cipta Kerja Omnibus Law yang telah dinyatakan Inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan harus diperbaiki dalam jangka dua tahun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Aksi nanti digelar secara serentak Nasional, 34 provinsi Partai Buruh dan SP SB Se Indonesia juga aksi, pusat aksinya di Jakarta, sedang di Medan  aksi akan digelar di dua tempat yaitu kantor Gubsu dan DPRD Sumut," ujar Willy Agus Utomo kepada Wartawan di Kantor Partai Buruh Sumut Jalan Bajak II No 55 D Kecamatan Medan Amplas Kota Medan.

Willy juga Menyingung, pemerintah seolah tidak punya hati kepada kaum buruh, yang terus memaksakan kehendaknya yang menantang kedaluatan rakyat.

"Hal ini dibuktikan dengan, proses pembentukan undang-undang tidak melibatkan partisipasi publik secara luas, Padahal Omnibus Law UU Cipta Kerja ini ditolak oleh seluruh kalangan masyarakat termasuk seluruh buruh Indonesia," ungkap Willy.

Selain menolak revisi UU PPP dan UU Cipta Kerja, para buruh Sumut dalam aksinya nanti juga mengusung beberapa poin tuntutan yakni, menolak kampanye pemilu yang hanya 75 hari tetapi 9 bulan sesuai UU Pemilu, sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT), tolak liberalisasi pertanian melalui WTO, dan selesaikan kasus perburuhan di Sumatera Utara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Lebih lanjut Willy mengatakan, pihaknya dalam aksi nanti akan mengerahkan massa dari elemen oraganisasi baik buruh, petani, nelayan dan oragnisasi kerakyatan yang tergabung dalam Partai Buruh Sumut sebanyak lima ratusan orang.

"Massa aksi nanti yang hadir perwakilan dari Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, jika tuntutan kami tidak dipenuhi, ke depan kita akan menggelar aksi yang lebih besar lagi," tutup Willy. (Zul/Lno)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Karhutla Terjadi Tiap Tahun, DPR Pertanyakan Mitigasi Pemerintah: Kenapa Nunggu Sampai Besar

Karhutla Terjadi Tiap Tahun, DPR Pertanyakan Mitigasi Pemerintah: Kenapa Nunggu Sampai Besar

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mempertanyakan mitigasi pemerintah terhadap peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Daniel menyoroti soal karhutla
Prabowo Tantang Bahlil, Rosan hingga Bos PLN soal PLTS 100 GWp: Kita Bicara dengan Bukti

Prabowo Tantang Bahlil, Rosan hingga Bos PLN soal PLTS 100 GWp: Kita Bicara dengan Bukti

Persiden Prabowo meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan target PLTS 100 GWp benar-benar terealisasi pada 2029.
Menhut Bocorkan Alasan Utama Dirinya Tak Dampingi Prabowo saat Tinjau Penanganan Karhutla

Menhut Bocorkan Alasan Utama Dirinya Tak Dampingi Prabowo saat Tinjau Penanganan Karhutla

Menhut Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan tidak mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena
Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Kependudukan Pascagempa di Manggarai Barat

Ditjen Dukcapil Terbitkan 358 Dokumen Kependudukan Pascagempa di Manggarai Barat

Ditjen Dukcapil turun tangan membantu warga yang dokumen kependudukannya hilang atau rusak akibat gempa NTT, seperti KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu keluarga.
Pasca Gempabumi M4.3, Warga Laporkan Adanya Pergeseran Tanah di Desa Matano 

Pasca Gempabumi M4.3, Warga Laporkan Adanya Pergeseran Tanah di Desa Matano 

Pasca gempabumi berkekuatan magnitudo 4,3 yang mengguncang Kabupaten Luwu Timur pada Senin (24/8/2026) kemarin hingga kini belum dilaporkan adanya kerusakan rumah maupun bangunan.
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan PLTS 100 GWp, Target Rampung dalam Tiga Tahun

Presiden Prabowo Resmi Luncurkan PLTS 100 GWp, Target Rampung dalam Tiga Tahun

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp) untuk Indonesia. Tak sekadar

Trending

Profil Kim Seung Yoon, Aktris Korea Calon Istri Jang Dong Yoon yang Debut di The Tale of Nokdu

Profil Kim Seung Yoon, Aktris Korea Calon Istri Jang Dong Yoon yang Debut di The Tale of Nokdu

Profil Kim Seung Yoon, aktris Korea calon istri Jang Dong Yoon, debut di drama The Tale of Nokdu.
6 Drama dan 7 Film yang Dibintangi Kim Seung Yoon, Aktris Korea yang Akan Menikah dengan Jang Dong Yoon

6 Drama dan 7 Film yang Dibintangi Kim Seung Yoon, Aktris Korea yang Akan Menikah dengan Jang Dong Yoon

Berikut daftar 6 drama dan 7 film yang dibintangi Kim Seung Yoon, aktris Korea yang akan menikah dengan Jang Dong Yoon.
Hitung-hitungan Timnas Voli Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final AVC Women's Continental 2026

Hitung-hitungan Timnas Voli Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final AVC Women's Continental 2026

Menilik hitung-hitungan peluang Timnas Voli Putri Indonesia untuk lolos ke perempat final AVC Women's Continental 2026. Garuda Pertiwi masih memiliki asa untuk lolos ke babak selanjutnya meski sebelumnya kalah telak dari Thailand.
Duel Sesama Perwira Polisi di Palangka Raya, Kanit Reskrim Dicopot Usai Kasat Lantas Masuk RS

Duel Sesama Perwira Polisi di Palangka Raya, Kanit Reskrim Dicopot Usai Kasat Lantas Masuk RS

Seorang perwira polisi berinisial EB harus rela kehilangan jabatannya sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Pahandut. 
Stigma "Gotham City" Disebut-sebut Melekat dengan Jakarta Barat, Begini Respons Wali Kota

Stigma "Gotham City" Disebut-sebut Melekat dengan Jakarta Barat, Begini Respons Wali Kota

Stigma "Gotham City" disebut-sebut melekat dengan Jakarta Barat karena dinilai tidak aman seperti kota fiksi yang penuh kejahatan di DC Comics.
Bukan Cuma Soal Profit, Ini Tantangan Baru yang Dihadapi Trader di Pasar yang Makin Cepat

Bukan Cuma Soal Profit, Ini Tantangan Baru yang Dihadapi Trader di Pasar yang Makin Cepat

Di balik keputusan seorang trader, terdapat ekosistem yang mencakup informasi, teknologi, eksekusi, hingga komunitas yang ikut memengaruhi cara mengambil keputusan.
Cekikan Ekonomi Amerika ke Iran Makin Kencang, Ini Lima Sektor Baru yang Terkena Sanksi

Cekikan Ekonomi Amerika ke Iran Makin Kencang, Ini Lima Sektor Baru yang Terkena Sanksi

Sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran berfokus pada lima sektor utama ekonomi negara tersebut, seperti penerbangan, pelayaran, teknologi, emas, dan aset digital, kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Senin (24/8).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT