FGTT Ungkap Ada Guru Bodong Lolos P3K di Pemko Medan, Ini Tanggapan DPRD

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala meminta Kepala Sekolah tidak melakukan pemecatan dan pengancaman kepada guru honor.

"Kita ingatkan dalam forum ini agar Kepala Sekolah tidak melakukan pemecatan dan pengancaman terhadap guru honor," kata Wakil Ketua DPRD Medan H.Rajudin Sagala kepada tvOnenews.com melalui gawai, Selasa, (28/6/2022).

Politisi PKS kota Medan juga meminta Dinas Pendidikan melaui sekolah-sekolah melakukan pendataan guru honor dan kebutuhan guru di Kota Medan.

"Kita mendorong agar pendataan jumlah guru di sekolah-sekolah benar benar valid sehingga diketahui kebutuhannya ke depan," jelasnya.

Selanjutnya, dari DPRD Medan terutama Frsksi PKS  berharap, pihak Dinas Pendidikan segera mendata ulang jumlah guru di masing-masing sekolah.

“Sehingga setiap sekolah dapat data akurat berapa org lagi jumlah guru yang tersisa tidak lulus P3K, lukus PG tidak dapat Formasi dan yang tidak lulus sama sekali,” ucapnya.

Baca Juga

Deretan Profesi PPPK Paruh Waktu yang Statusnya Diubah Menjadi P3K Penuh Waktu per 1 Januari 2027

Hal ini dilakukan agar dapat dipastikan berapa orang lagi guru honorer yang tersisa, dan berapa lagi harus dibantu serta dinaikkan dana insentifnya di tahun 2023 mendatang.

“Kami akan perjuangkan agar guru tersebut dinaikkan dana insenstifnya walau masih sesuai cluster mengacu pada lama mengajar dan kita terus perjuangkan agar ke depannya honor mereka dapat setara UMK,” pungkasnya. (Aag)