SITRAB Diterapkan PAD Aceh Barat Meningkat hingga 137,632 Persen

Aceh Barat, Aceh - Sejak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Aceh Barat melaunching aplikasi Sitem Informasi Tata Ruang Aceh Barat Barat (SITRAB) awal September 2022 lalu, manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat terutama dalam hal pengurusan izin.

Tidak hanya itu, SITRAB nyatanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala Dinas PUPR Aceh Barat,  Kurdi menyebutkan, sejak SITRAB diluncurkan, aplikasi ini telah memberikan dampak positif dalam upaya Pemerintah Aceh Barat untuk meningkat PAD tahun 2022 ini.

"Dengan aplikasi SITRAB kita bersama sudah merasakan dampak positifnya, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah," kata Kurdi, Rabu (16/11/2022).

Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Aceh Barat ini juga menjelaskan, peningkatan PAD dari Persetujuan Bangunan Gedung melalui inovasi SITRAB kini melebihi target.

Sebab retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) awalnya hanya ditargetkan sebesar Rp110.000.000 kini terealisasi mencapai Rp151.394.598.

Baca Juga

Lewat Skema Ini, Satgas Rehab-Rekon Aceh Kebut Pembersihan Lingkungan

Artinya, sebelum tahun 2022 berakhir dan jika dihitung dari target, maka retribusi PBG dari Dinas PUPR Aceh Barat tahun 2022 menyumbang hingga 137, 631 persen.

Sedangkan PAD 2020 jelas Kadis PUPR Aceh Barat sekitar 75 persen dan tahun 2021 sebesar 85,6 persen.

Lanjut Kurdi, sejak aplikasi SITRAB diluncurkan, jumlah pengunjung untuk mengurus izin tersebut juga meningkat. Terhitung yang mengakses aplikasi SITRAB berkisar hingga 700 lebih pemohon.

Dari jumlah tersebut jelas Kurdi, yang mengurus PBG lebih banyak ketimbang pengurusan izin lainnya.

"Dari 700 lebih pemohon yang mengakases aplikasi SITRAB tadi, 111 pengurusan PBG yang menjadi PAD. Sementara 60 lainnya merupakan pemohon yang melakukan pengurusan izin lainnya.” Jelasnya.

Menurut Kurdi, selama aplikasi SITRAB diadakan oleh Dinas PUPR Aceh Barat, permohonan yang masuk tak hanya terkait izin PBG. Tercatat ada sejumlah permohonan terkait investasi, baik itu terkait tata ruang tentang tambang maupun izin tata ruang izin mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Ini tak lain karena investasi tentang tata ruang itu ada di bawah payung PUPR. Tujuannya agar tak overlap. “Sektor inverstasi juga banyak yang mengurus melalui aplikasi SITRAB,” ujar Kurdi.