Korupsi Pengadaan Pengolahan Air Limbah Puskemas, PPK Dinkes Deliserdang Hanya Divonis 1 Tahun

Deliserdang, Sumatera Utara - Kasus korupsi pengadaan pengolahan air limbah di berbagai Puskesmas di Kabupaten Deliserdang memasuki tahap akhir. Para kotuptor pun dijatuhi hukuman yang berbeda. Di mana terdakwa Dedi Chandra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan, Kabupaten Deliserdang divonis 1 tahun penjara, sementara dua terdakwa lainnya selaku rekanan yaitu Chee Yu, 6 tahun penjara, dan Rico Putra Charles Pakpahan divonis 2 tahun penjara.

"Benar, tiga terdakwa korupsi pengolahan air limbah di berbagai Puskesmas, telah divonis Majelis Hakim Tipidsus Pengadilan Negeri Medan, Kamis (2/2/2023) lalu," terang Boy Amali, Kasi Intel Kejari Deliserdang, Jumat (3/2/2023).

Ketiganya memiliki peran dan tugas berbeda, di mana terdakwa Chee Yu, merupakan pelaku Pengajuan Kredit Fiktif pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjung Morawa, divonis pidana penjara selama 6 tahun dengan denda sebesar Rp300 juta, subsidair 4 bulan penjara serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,8 miliar dengan subsidair 3 tahun penjara. 

Selanjutnya Dedi Chandra, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang, dalam Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Puskesmas Galang dan Puskesmas Patumbak divonis pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp50 juta, subsidair 1 bulan penjara. Dan terakhir Rico Putra Charles Pakpahan selaku rekanan Wakil Direktur CV Kinanti Jaya (KJ) Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah juga divonis  pidana penjara selama 2 tahun dengan denda sebesar Rp50 juta dengan subsidair 1 bulan penjara serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp3 juta dengan subsidair 3 bulan penjara.

"Untuk ketiganya kita dakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana. Dari fakta-fakta terungkap di persidangan, terdakwa Dedi dan Rico diyakini terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” tambah Boy.

Lebih lanjut, Boy menjelaskan, putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa lantaran vonis majelis hakim diketuai Sulhanuddin membebaskan terdakwa Dedi Chandra maupun Rico Putra Charles dari dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Baca Juga

KPK Soal Program Sekolah Rakyat: Diharapkan Tidak Penyelewengan dan Penyimpangan