Rugikan Negara dan Petani, Pemerintah Didesak Pidanakan Bos Rokok Ilegal

Sleman, tvOnenews.com - Indonesia Legal mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap peredaran rokok ilegal. Selain merugikan negara, peredaran rokok ilegal juga mengancam keberlangsungan hidup petani tembakau.

Juru Bicara Indonesia Legal Wahyu Adhi Prabowo mengatakan selama ini penindakan rokok ilegal hanya sebatas penyitaan barangnya saja. Sementara pemilik usaha rokok ilegal tidak pernah ditindak.

"Selama ini sebatas yang saya tahu dari media yang pernah ada tentang kasus-kasus rokok ilegal itu hanya sebatas penyitaan, penangkapan barang-barangnya saja tapi tokoh utama bosnya tidak pernah tertangkap," kata dia kepada wartawan di Sleman, Senin (24/02/2025).

Wahyu menyebut peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Pihaknya menemukan sedikitnya ada 296 merk rokok ilegal yang beredar di pasaran.

Dari jumlah itu, tidak pernah diketahui asal muasal tembakaunya dari mana, apakah dari petani atau bukan. Sebab hingga hari ini kesejahteraan petani tembakau tidak dalam kondisi bagus.

Oleh karenanya Indonesia Legal mendesak pemerintah bertindak tegas untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Mereka khawatir peredaran rokok ilegal yang semakin massif dapat mengancam industri rokok yang legal hingga bisa gulung tikar.

Baca Juga

Tiga Pemotor Tewas dalam Kecelakaan Maut di Jalan Yogya-Wates Bantul, Polisi Ungkap Kronologinya

Kondisi ini dikhawatirkan bisa berpengaruh terhadap cukai. Selain itu, para buruh pabrik rokok dan sales rokok juga bisa terdampak.

"Jadi yang dijadikan itu nantinya selain pemerintah, para pekerja rokok industri itu sendiri akan sangat terancam nanti," ungkapnya.

Wahyu menambahkan rokok kretek merupakan salah satu industri nasional yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. Pada 2023 pendapatan negara dari industri rokok mencapai Rp 213 triliun, sedangkan 2024 sebesar Rp 216,9 triliun.

Pendapatan ini berasal dari cukai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Daerah atau Pajak Rokok, serta Pajak Penghasilan (PPh) dari buruh rokok dan perusahaan rokok. Pendapatan tersebut seharusnya bisa lebih besar jika tidak terjadi kebocoran akibat maraknya peredaran rokok ilegal.

Oleh karena itu, Indonesia Legal menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan konkret dalam memberantas rokok ilegal. MEREKA mendesak bos-bos rokok ilegal ditangkap dan dipidana.