DPR Duga Ada Permainan Mafia di Balik Perizinan Impor Bawang Putih

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi Vl DPR RI Herman Khaeron menduga ada mafia terkait perizinan impor bawang putih. Sebab, banyak perizinan impor bawang putih yang masih tersendat. Padahal, Indonesia sedang membutuhkan pasokan bawang putih sekira 400 ribu ton.

Herman menyebut dari sekitar ratusan pelaku usaha yang mengajukan impor bawang putih, hanya 35 yang disetujui. Oleh karenanya, ia sempat meminta untuk mengusut dugaan adanya mafia perizinan impor bawang putih saat rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perdagangan, saya justru paling keras. Saya menyampaikan bahwa ada mafia-mafia rente," kata Herman dalam acara diskusi "Tata Niaga Impor Bawang Putih: Adakah Pelanggaran Regulasi/Hukum?" dikutip Jumat (16/6/2023).

"Mafia rente apa? Mafia yang hanya menjadi mediator dan mengambil keuntangan tapi juga ada mafia sesungguhnya yang dia bisa mengontrol baik itu harga di luar negeri maupun harga distibusi dalam negeri," sambungnya.

Sementara itu, Komisioner Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika meminta agar Pusbarindo melaporkan ke Ombudsman jika dirugikan oleh Kemendag terkait mandeknya perizinan impor bawang putih.

“Ombudsman tidak pandang pilih siapapun yang melapor pada Ombudsman sepanjang itu ada layanan publiknya, sepanjang itu adalah tugas dan kewenangan Ombudsman. Ombudsman tidak akan melakukan tebang pilih untuk mendahulukan atau pun memproses mana yang harus diproses mana yang tidak,” kata Yeka.

Baca Juga

Fakta Miris Hardiknas, DPR Soroti 50% Siswa di Indonesia Belum Capai Kompetensi Minimum Literasi dan Numerasi

Yeka memastikan pihaknya akan bekerja secara profesional dalam memproses laporan Pusbarindo sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berlaku.

“Jadi kalau Pusbarindo merasa dirugikan. Saya yakin ada kerugian materiil, silahkan segera lapor kepada Ombudsman,” ujar Yeka.

Yeka menyebut carut marut soal bawang putih tidak hanya terjadi pada proses perizinan impor. Bahkan, kata dia, permasalahan sudah terjadi mulai dari kebijakan wajib tanam bawang putih oleh importir dan penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). 

"Kalau ada 35 perusahaan dapat SPI 160 ribu ton, terus yang enggak dapat SPI harus ‘setor’ dulu, baunya sudah busuk sekali. Bahkan ada dugaan 35 perusahaan berafiliasi ke 5 pemilik. Ini jelas tak ada transparansi," tegas Yeka. (mhs/ebs)