Bahas Harga Pangan, Bapanas Gelar Rakor di Hotel Mewah
- Antara
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa urusan pangan harus ditangani secara sinergis bersama seluruh stakeholder. Dukungan pemda merupakan faktor penting dalam menjaga inflasi nasional.
"Inflasi di tingkat daerah betul-betul harus dikendalikan karena angka inflasi nasional adalah agregat, bukan hanya kerja dari pemerintah pusat tapi juga yang utama adalah pemerintah daerah dengan adanya TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota," ujar Mendagri Tito.
Mendagri Tito juga menegaskan kepada daerah agar pelaksanaan Gerakan Pangan Murah digencarkan dengan memanfaatkan berbagai alokasi dana.
"Lakukan terus pemantauan harga dan stok untuk kepastian ketersediaan pangan, sehingga kita paham perkembangan harga dan dinamika yang ada. Pemerintah daerah melakukan gerakan pangan murah sendiri dari berbagai alokasi seperti dana insentif fiskal, Belanja Tidak Terduga (BTT), subsidi distribusi, bahkan ada dana dekonsentrasi untuk daerah yang dialokasikan oleh Badan Pangan Nasional," tegasnya.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan ada peningkatan produksi dalam negeri seiring tibanya panen raya. "Produksi beras akan meningkat dan diperkirakan akan ada panen raya di Maret dan April. Dengan ini ada peningkatan suplai yang diharapkan bisa meredam inflasi beras," ujar Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Terkait harga beras, Amalia menekankan bahwa harga beras domestik itu juga dipengaruhi oleh harga beras di pasar internasional yang juga dalam tren meningkat.
"Kenaikan harga beras domestik yang kita alami saat ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya keterbatasan produksi tapi juga ada kenaikan harga di pasar global yang dialami beberapa negara produsen beras," ungkapnya.
Dalam Rakornas Pengamanan HBKN Ramadan ini hadir berbagai stakeholder yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, Mabes Polri, Perum Bulog serta para pengusaha dan asosiasi di bidang pangan serta pihak terkait lainnya. (ebs)
Load more