Sempat Bikin Presiden Jokowi Ketar - Ketir, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Kembali Tembus Level 16.200

Pascalibur lebaran 2024 lalu, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS mang sempat anjlok hingga menembus level 16.200. Anjloknya Rupiah dan hampir seluruh mata uang global pada saat yang sama ini, terutama disebabkan oleh penguatan Dolar.

Untuk menghadapi gejolak nilai tukar ini, berbagai langkah telah dilakukan pemerintah dan bank sentral. Secara agresif, Bank Indonesia di bulan April 2024 bahkan menjadi satu dari tiga negara di dunia yang menaikkan suku bunga acuan. 

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa dampak dari perubahan nilai tukar Rupiah terhadap perekonomian yang sangat besar, dan tidak bisa dianggap enteng. 

"Begitu kuat Dolar, hati - hati ada harga - harga yang bakal naik. Tapi kalau kuat Rupiah (kurs), harga barang barang terutama yang terkait impor itu jauh lebih murah," kata Presiden Jokowi. 

Harga Minyak dan Suku Bunga

Baca Juga

Rupiah Melemah ke Rp17.864 per Dolar AS, Dipengaruhi Harga Minyak yang Kembali Melonjak

Selain pelemahan nilai tukar atau kurs, Presiden Jokowi menyebut dua faktor lainnya yang paling ditakuti pemerintah di seluruh dunia. Hal kedua adalah terkait dengan ancaman kenaikan harga minyak dunia. 

Presiden Jokowi menuturkan, meningkatnya konflik dan tensi geopolitik di Timur Tengah baru - baru ini sempat membuat gejolak di pasar keungan . Perang Israel - Palestina yang sempat menarik keterlibatan Iran sempat  memicu kenaikan harga minyak dunia. 

"Apa yang terjadi kalau harga minyak naik? Jangan dianggap remeh, perang yang jauh dari kita bisa berpengaruh kepada Indonesia. Kalau harga minyak naik karena produki Iran turun, maka semua barang - barang akan ikut naik," kata Presiden Jokowi. 

Selanjutnya, hal ketiga yang ditakuti negara - negara dunia saat ini adal faktor suku bunga pinjaman. Naiknya tingkat suku bunga global akan menambah beban pembayaran bunga utang dari berbagai negara. 

"Karena semua negara itu memiliki pinjaman, ada yang sampai 220 persen (dari PDB), ada yang 130 persen, dan kita berada di angka 39 persen. Itu sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang diperbolehkan UU dan lebih rendah dibandingkan negara - negara lain," kata Kepala Negara. (ant/hsb)