Demo Tolak Tapera! Ribuan Buruh Bergerak ke Jakarta Suarakan Tuntutannya di Depan Istana: Cabut PP 21 Tahun 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, pada hari ini Kamis (6/6/2024) untuk menolak kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Aksi demonstrasi akan diikuti kelompok buruh dari penjuru Jabodetabek, termasuk aliansi dari berbagai kelompok Serikat Pekerja di Tangerang Raya.

Komandan Badan Pelopor (Bapor) Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia ​​​​​(KASBI) Wilayah Banten, Joe, mengatakan kelompoknya akan bergabung dengan aliansi pekerja lain untuk menyerbu Jakarta menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera.

"Kami akan mengkonsolidasikan rencana ini, karena memang beberapa minggu ke depan kami akan melakukan aksi ke Jakarta terkait tuntutan kami menolak Undang-Undang Tapera," ujar Joe dilansir dari Antara.

Rencana mobilisasi ribu buruh/pekerja se-Tangerang Raya ini telah dibahas dalam rapat koordinasi dengan pengurus serikat pekerja daerah.

Baca Juga

Anthony Leong Dorong Pengusaha Muda Kuasai Ekonomi Digital, E-Commerce hingga Live Streaming Commerce

"Kalau untuk di Tangerang saya rasa hampir seluruh serikat pekerja akan turun ke jalan. Ditambah seluruh pekerja yang ada di Banten akan turun ke jalan melakukan aksi penolakan UU Tapera," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan, aksi penolakan program iuran Tapera di Jakarta adalah wujud  sebagai komitmen para buruh atas ketidaksepakatan pada pemerintah pusat.

"Tanggalnya belum disepakati, mungkin bulan-bulan ini kita akan melakukan aksi ke Jakarta untuk menuntut kebijakan pemerintah yang saat ini di keluarkan," ucapnya. 

Menurutnya, penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tersebut dianggap menambah beban dari para kaum pekerja di Indonesia.

Sistem iuran Tapera, dianggap tidak memiliki kejelasan konkret bagi masyarakat, hanya saja akan dijadikan sebagai kepentingan pemerintah semata.

"Karena dengan adanya pemotongan upah di buruh sebesar 2,5 persen dengan dikalikan seluruh buruh di Indonesia sangatlah besar. Maka ini akan dimanfaatkan sebagai kepentingan negara," tuturnya.

Ia mengatakan upah pekerja jangan terus dipotong oleh pemerintah, karena kenaikan pajak saja sudah membuat pekerja terbebani, ditambah lagi potongan untuk Tapera, sementara kenaikan upah saat ini sangat kecil.

"Jadi ini bukan menguntungkan buruh, apalagi upah sekarang naik hanya sebesar 1,64 persen dan malah akan dipotong Tapera sebesar 2,5 persen. Kan ini malah bertimbal jauh justru merugikan," ungkapnya.

Secara perhitungan, tidak mungkin pekerja dapat membeli rumah saat mereka kondisi ekonomi di Indonesia yang belum stabil, apalagi nantinya jika ada pekerja memasuki masa pensiun atau di-PHK dengan jumlah iuran yang dibayarkan setiap bulannya.

"Jika memang pemerintah niatnya ingin memberikan rumah bagi buruh, ya harusnya buatkan dulu perumahannya. Secara wujudnya perumahan kalau sudah ada kita bisa tahu dan bisa kami perhitungkan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, massa akan datang dari Jabodetabek dan sekitarnya.

"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI) serta organisasi perempuan PERCAYA," ujar Said Iqbal dalam keterangan di Jakarta, Selasa (4/6/2024).

"Aksi dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," lanjutnya.

Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iuran. Di mana meski setelah mengiur selama 10 hingga 20 tahun, buruh tetap saja tidak memberikan kepastian bisa memiliki rumah.

Selain itu, dalam Tapera, Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.

Selain aksi menolak PP Tapera, isu lain yang diangkat dalam aksi ini adalah Tolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, Tolak KRIS BPJS Kesehatan, Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM).

Pendidikan, yang seharusnya menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik, kini menjadi beban yang menghimpit akibat Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal.

Akibatnya, bagi anak-anak buruh, mimpi untuk meraih pendidikan tinggi menjadi semakin sulit dengan biaya yang terus melambung.  Terkait Kamar Rawat Inap Standar (KRIS), buruh berpendapat kebijakan ini justru menurunkan kualitas layanan kesehatan dan akan semakin memperburuk pelayanan di rumah sakit yang sudah penuh sesak.

Buruh menuntut pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini dan memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan layak bagi seluruh rakyat.

Menurut informasi, aksi demonstrasi akan dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda. Oleh karena itu, sepanjang jalan tersebut dipastikan akan sangat padat atau macet sehingga pengguna jalan perlu mencari alternatif jalan lain. (ant/rpi)