Bahaya! Eks Penyidik KPK Bongkar Risiko Jebolnya Pusat Data Nasional PDNS 2, Masyarakat Sangat Dirugikan: Pemerintah Menyepelekan

Jakarta, tvOnenews.com - Jebolnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) oleh peretas atau hacker adalah insiden yang menjadi perhatian sangat serius.

Eks penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Aulia Postiera hanya bisa prihatin mendengar data nasional RI diobrak-abrik dan digondol peretas.

Aulia Postiera sebagai anggota IM57+ Institute yang konsen dalam keamanan siber membeberkan risiko yang akan ditanggung masyarakat akibat runtuhnya pusat data nasional.

Melalui diskusinya bersama Novel Baswedan, insiden kebobolan data ini menunjukkan betapa lemahnya pertahanan siber negara.

"Terlalu sering yang namanya kebocoran data di negara ini, kita masih ingat ada yang namanya Bjorka dan macam-macam," ungkapnya di YouTube Novel Baswedan, dikutip Sabtu (29/6/2024).

Baca Juga

Wujudkan Wilayah Birokrasi Bersih, LLDIKTI Wilayah V Gelar Kampanye Integritas dan Anti Gratifikasi Bersama KPK

Salah satu risiko dicurinya data nasional adalah potensi kejahatan yang akan menimpa masyarakat.

Khususnya adalah kejahatan finansial yang bisa terjadi kepada siapa saja dan setiap saat lewat data-data privat yang semestinya dilindungi negara.

"Di dompet uang mungkin nggak hilang, tapi di bank bisa hilang. Ada risiko finansial di sana. Sering ada kejahatan-kejahatan orang dikirimi melalui WA akhirnya mobile bankingnya dikuasai, uangnya dikuras," ujar Aulia Postiera.

Tak hanya itu, risiko kerugian material sangat besar juga akan mengintai perusahaan-perusahaan dan lembaga.

Bagaimana tidak, server PDNS yang akibat serangan serangan ransomware menyimpan data ratusan instansi pusat dan daerah dari seluruh Indonesia.

Maka, praktis layanan yang dijalankan instansi pemerintahan dan lembaga baik untuk urusan internal dan layanan masyarakat, berisiko disalahgunakan dan rentan kejahatan.

Celakanya, belum ada kepastian siapa yang akan menjamin risiko-risiko yang akan dihadapi masyarakat nantinya.

"Belum juga risiko reputasi, terutama perusahaan. Ketika perusahaan mengelola data dari masyarakat dan terjadi kebocoran, sudah pasti kepercayaan itu turun dan itu bisa menghancurkan kredibilitas perusahaan," ungkap Aulia kepada Novel Baswedan.

Soal pencurian identitas, tidak sedikit kasus kejahatan siber yang akan terjadi berawal dari kebocoran data.

"Bahaya sekali, cuman negara ini menyepelekan hal-hal seperti ini," ungkapnya prihatin.

Pada Senin (24/6), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2. Sehari berselang, teridentifikasi ada sebanyak 282 instansi yang terimbas insiden itu.

Hingga Rabu (26/6), tercatat 44 instansi yang siap untuk melakukan pemulihan data, sedangkan sisanya masih dalam proses. Dari semua itu, lima instansi telah melayani kembali masyarakat setelah melakukan migrasi data.

Menkominfo Budi Arie Tak Mau Disalahkan atas Bobolnya Pusat Data Nasional?

Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicecar oleh Komisi I DPR dan BSSN karena tidak mem-back up data nasional PDNS.

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) itu menegaskan yang bertanggung jawab untuk mem-back up data adalah pihak tenant dari kementerian/lembaga.

“Yang mem-back up data itu harusnya tenant-nya kementerian/lembaga,” kata Budi di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Menkominfo juga sempat membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada negara yang ingin server pemerintahannya diretas.

“Ini ransomware per negara di tahun 2022-2023. Kita bisa lihat ini ransomware tidak ada seluruh dunia yang tidak terkena serangan ransomware,” katanya.

Budi menjelaskan yang paling banyak terkena serangan ransomware adalah Amerika Serikat sebesar 40,43 persen, Kanada 6,75 persen, Inggris 6,44 persen, Jerman 4,29 persen, dan Perancis 3,8 persen.

“Indonesia terkena dampak sekitar 0,67 persen dari serangan ransomware. Jadi memang virus ini melanda seluruh dunia dan menjadi perhatian kita bersama,” ungkapnya.

Saat ini, Kemkominfo masih mengupayakan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 yang kocar-kacir tersebut. (rpi)