Pusat Data Nasional Kocar-kacir Tapi Menkominfo Tak Mau Mundur, Eks KPK Emosi Dengan 'Asian Value': Saking Ngawurnya

"Saking nggak pahamnya itu, saking ngawurnya," sahut Novel Baswedan yang juga menyayangkan.

Sebelumnya, para lembaga pemerintah justru saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab karena takberdaya menghadapi serangan hacker Ransomware hingga Pusat Data Nasional (PDN) lumpuh dan mengganggu layanan publik.

Hal itu terjadi ketika rapat kerja (raker) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (27/6/2024). Para lembaga negara yang tak berdaya menghadapi serangan hacker Ransomware saling lempar tanggung jawab.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) awalnya lempar tanggung jawab ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ketika Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian, diminta penjelasannya oleh Komisi I DPR terkait tidak adanya back up data yang berada di Pusat Data Nasional (PDN) yang terkena serangan ransomware.

BSSN yang dicecar sehubungan dengan back up data tampak melempar masalah tersebut ke Kominfo.

Hinsa Siburian mengkritik koleganya Kominfo ketika menjelaskan masalah utama dari serangan siber Pusat Data Nasional (PDN) sementara yang ada di Surabaya, Jawa Timur.

"Kami meminta maaf ke Menkominfo, Budi Arie Setiadi terkait tidak adanya back up data menjadi penyebab utama serangan PDN terjadi pada pekan lalu. “Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri (Budi Arie), permasalahan utamanya adalah tata kelola. Ini hasil pengecekan kita dan tidak adanya back up,” tutur Hinsa, dikutip dari YouTube TV Parlemen.

Hinsa menjelaskan seharusnya Kementerian Kominfo sudah menyiapkan data cadangan secara menyeluruh di pusat PDN yang ada di Batam. Dalam kasus ini, misalnya, data dari PDN sementara 2 yang ada di Surabaya maupun PDN sementara 1 di Serpong seharusnya diback up ke PDN pusat.

Menkominfo Tak Mau Disalahkan dan Enggan Mundur?

Terkait hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dicecar oleh Komisi I DPR dan BSSN karena tidak mem-back up data nasional PDNS.

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo) itu menegaskan yang bertanggung jawab untuk mem-back up data adalah pihak tenant dari kementerian/lembaga.