Perpanjangan IUPK Freeport Terbit sebelum Pemerintahan Presiden Jokowi Tuntas, Bahlil Optimis RI Tambah 10% Saham Lagi

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tuntas.

Hal itu disampaikan Menteri Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (11/7/2024).

“Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menguasai saham Freeport sebesar 51 persen.

Rinciannya adalah sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Oleh sebab itu, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengatakan dengan percaya diri bahwa Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen lagi.

Baca Juga

Memastikan Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah Tingkatkan Anggaran Riset untuk Percepat Penguasaan Teknologi

Sehingga, saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.

Lebih lanjut, Bahlil juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018 silam.

“Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung,” ucapnya.

Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Kesadaran pentingnya hilirisasi akan menjadi dasar dibangunnya tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur.

“Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelternya 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jawa Timur),” kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan Smelter PT Freeport Indonesia dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, maka total kapasitas pemurnian mencapai 3 juta ton per tahun.

Smelter yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Manyar Gresik, Jawa Timur itu diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun. (ant/rpi)