Skandal Demurrage Impor Beras Bulog Dapat Kritikan Pedas, Akademisi UNIS: Jangan-Jangan Dikendalikan Oligarki dan Mafia?

Jakarta, tvOnenews.com - Perum Bulog terus menuai sorotan dari berbagai pihak mengenai skandal demurrage impor beras.

Bulog dinilai cuek-cuek saja dalam skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar.

Akademisi Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) yang juga pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul, merespons pedas klaim Dirut Perum Bayu Krisnamurthi yang mengaku telah menerapkan praktek transparan dalam mekanisme lelang impor beras.

“Soal (demurrage) impor ini jangan-jangan ada upaya sistematis dan struktur yang dikendalikan oligarki, saya lebih sering sebut mafia impor beras. Makanya harus dikaji ulang jangan-jangan ada mafia impor beras di dalam,” kata Adib dalam keterangan yang diterima, Kamis (25/7/2024).

Adib mengaku heran dengan klaim transparansi Perum Bulog soal mekanisme impor beras.

Pasalnya, Adib menilai klaim tersebut tak sejalan dengan temuan Tim Riviu Kegiatan Pengadaan Beras Luar Negeri atau impor soal dokumen impor yang tidak proper dan komplit hingga menyebabkan biaya demurrage Rp 294,5 miliar.

Baca Juga

8 Bantuan Pemerintah hingga Akhir 2026, Ada BSU Rp900 Ribu hingga Beras 30 Kilogram

“Perlu melakukan pendalaman dan di kajian ulang bagaimana sistem mekanisme impor beras. Sebab patut diduga ada sesuatu yang diatur-atur nah sesuatu yang diatur ini pasti dalam tanda kutip untuk menarik keuntungan makanya sampai terjadi tata kelola berantakan,” ungkap Adib.

Adib tak menampik bahwa sejak lama persoalan impor beras di Tanah Air tak pernah usai.

Hal ini menurutnya disebabkan lantaran setiap musim panen petani, pemerintah dan Perum Bulog selalu melakukan impor beras.

“Hal ini menunjukan bahwa tata kelola impor beras bermasalah,” tandas Adib.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal mekanisme lelang impor.

Tindakan itu juga dilakukan sekaligus untuk membantah isu penggelembungan harga impor beras yang kini tengah menyeret perusahaan pelat merah tersebut.

Bayu menyebut, mekanisme lelang terbuka diawali dengan pengumuman terbuka bahwa Perum Bulog akan membeli sejumlah beras.

Bayu mengatakan beberapa perusahaan, terutama yang baru, biasanya akan mundur karena persyaratan yang ketat tersebut. Sehingga, yang kemudian benar-benar ikut lelang sekitar 40-50 perusahaan. (rpi)