New Gross Split: Skema Bagi Hasil Baru ala Kementerian ESDM untuk Tingkatkan Investasi Migas di Indonesia

Permen New GS ini juga mengakomodir perubahan kontrak gross split eksisting yang ingin beralih ke skema cost recovery.

"Selain itu, kontrak skema cost recovery yang ditandatangani setelah Permen New GS ini terbit, dapat berubah ke New GS, begitu juga sebaliknya. Jadi, memberikan fleksibilitas ke depan," tambah Ariana.

Pada prinsipnya, skema gross split ini akan menarik bagi kontraktor yang memiliki keyakinan tinggi dalam efisiensi karena semakin efisien kontraktor, maka semakin profitable.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa oleh kontraktor pada kontrak GS lebih mandiri.

"Bagi pemerintah, ini adalah dukungan kebijakan bagi kontraktor agar memiliki pilihan dan fleksibilitas dalam investasi hulu migas sehingga lebih menarik," ujar Ariana.

Pemerintah saat ini memang menyiapkan berbagai kebijakan agar investasi migas semakin menarik. Sebagaimana diketahui, untuk kontrak migas baru atau blok migas baru (dengan kontrak skema cost recovery) diberikan split bagi kontraktor yang bisa mencapai 45-50%.

Baca Juga

Dukung Kemandirian Energi Nasional, Pertamina Percepat Produksi Migas

"Dahulu kan hanya 15-30%. Hulu migas Indonesia akhir-akhir ini dibuat lebih menarik untuk mendorong eksplorasi dan optimalisasi produksi," tutup Ariana.

Kembalinya Skema Cost Recovery dalam New Gross Split

Cost recovery bisa diartikan sebagai biaya operasi perminyakan yang meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan eksploitasi migas yang dapat dikembalikan dalam rangka kontrak kerja sama.

Cost recovery memiliki prinsip berbagi beban atau sharing the pain yang adil bagi kontraktor maupun pemerintah. Artinya, pemerintah akan turut menyokong pembiayaan produksi untuk pihak kontraktor sebagai investor.

Namun, dengan skema Gross Split, sebenarnya memungkinkan negara mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga penerimaan negara menjadi lebih pasti. Namun, secara hitung-hitungan, skema ini dianggap kurang menarik.

Sebelumnya, eks Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pemerintah akan memberlakukan skema New Gross Split, salah satunya dengan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017 terkait perpajakan hulu migas dan pembebasan indirect tax.

"Kita akan memberikan insentif di kegiatan hulu migas dengan Keputusan Menteri untuk membuat keekonomian KKKS menarik. Kita juga memberikan insentif agar Internal Rate of Return (IRR) dan produk indeksnya bisa terjaga," kata Arifin Tasrif dalam keterangan resmi, Selasa (20/8/2024).