Ada Ancaman Kelangkaan Beras setelah Prabowo-Gibran Dilantik, Bulog Ungkap Soal Paceklik Awal Tahun hingga Defisit 3 Juta Ton

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diprediksi akan langsung dihadapkan pada tantangan serius terkait masalah pangan, khususnya stok beras nasional, di awal masa jabatan mereka. 

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengungkapkan potensi kelangkaan beras yang mungkin terjadi pada awal tahun 2025.

Situasi ini diperkirakan akan menyebabkan defisit beras nasional mencapai 3 juta ton di awal tahun tersebut.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Rabu (4/9/2024), Bayu menjelaskan, "Stok beras pemerintah saat ini sebanyak 1,5 juta ton. Angka ini sebenarnya cukup aman, namun kita akan menghadapi bulan Januari-Februari (2025) yang merupakan periode paceklik atau belum masuk masa panen, dengan defisit antara konsumsi dan produksi nasional sekitar 3 juta ton. Maret kita masuk bulan Ramadan."

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, segera meminta penjelasan terkait langkah antisipasi yang akan dilakukan Bulog untuk menghadapi kemungkinan krisis beras ini.

DPR tidak ingin situasi kelangkaan beras terjadi di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga

Ayah Sebut Josepha Sering Tolak Bermain dengan Teman karena Dianggap Buang-buang Waktu, Ungkap Kebiasaan Putrinya yang Bikin Orang Tua Khawatir

"Antisipasinya apa? Jangan sampai nanti setelah presiden baru dilantik, kita mengalami kekurangan beras. Saya tidak mau itu terjadi," ujar Sudin dengan tegas kepada Bayu.

Menjawab kekhawatiran tersebut, Bayu menyatakan bahwa Bulog berharap pemerintah segera memberikan izin untuk menambah stok beras melalui impor.

Terlebih, tantangan paceklik awal tahun juga akan dihadapkan dengan bulan Ramadan, di mana kebutuhan pangan biasanya meningkat.

"Betul, Pak. Justru itu kami sebagai operator sangat berharap agar perintah untuk menambah stok sudah diberikan sejak awal," jelas Bayu. "Karena terus terang, Maret (2025) itu kita akan memasuki Ramadan. Ini perlu diantisipasi bersama," tambahnya.

Perlu diketahui, sepanjang 2024, Perum Bulog sudah mendapatkan izin impor beras sebanyak 3,6 juta ton, di mana sekitar 2,2 juta ton telah terealisasi masuk ke Indonesia. Selain itu, terdapat kontrak impor tambahan sekitar 300 ribu ton, sehingga total impor beras yang telah dan akan terealisasi mencapai 2,6 juta ton.

Bayu juga mengungkapkan bahwa selama 2023 dan 2024, impor beras hanya berasal dari lima negara yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, Myanmar, dan Kamboja. "Tidak ada pembatalan impor dari China, dan India juga menutup ekspor beras mereka," tandasnya.

Dengan situasi yang masih penuh ketidakpastian, pemerintah perlu segera mengambil langkah proaktif untuk memastikan ketersediaan stok beras yang cukup.

Langkah ini sangat penting untuk menghindari potensi krisis pangan di awal pemerintahan baru, terutama menjelang periode paceklik dan bulan Ramadan yang akan datang. (rpi)