Gabah Murah tapi Beras Mahal, Serikat Petani Indonesia Ingin Prabowo Evaluasi Kepala Bapanas

Jakarta, tvOnenews.com - Selama pemerintahan Jokowi, kondisi petani di Indonesia dirasa kurang mengalami peningkatan kesejahteraan secara signifikan meskipun harga beras semakin mahal.

Hal ini diakui oleh Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, yang mengeluhkan tingginya harga beras di Indonesia tidak linier dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Menurut data Bank Dunia, harga beras di Indonesia bahkan menjadi yang paling mahal di ASEAN. Ketidakseimbangan ini memperburuk kesejahteraan petani yang dirasa terus menurun.

Sebagai contoh, berdasarkan laporan BPS, Nilai Tukar Petani (NTP) per April 2024 tercatat 116,79 atau turun sebesar 2,18%.

Penurunan ini terjadi lantaran Indeks Harga yang Diterima Petani (lt) turun sebesar 1,74%, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,45%.

Ketidakberesan pada tata kelola pangan ini sebenarnya disadari oleh pemerintah. Karenanya, beberapa waktu lalu Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Dirut Bulog, Bayu Krisnamurthi.

Baca Juga

Presiden Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS, Kemitraan Strategis RI-AS Didorong Makin Dalam

Namun, Henry Saragih juga menyoroti bahwa salah satu yang harus pertanggung jawab juga atas kondisi ini Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi.

“Bayangkan saja, gabah yang dijual petani hanya dihargai Rp6 ribu per kilogram. Setelah diolah dan dijual, harga eceran beras bisa lebih dari Rp15 ribu per kilogram. Ini hanya terjadi di era Jokowi,” kata Henry dalam pernyataannya di Jakarta pada Rabu, (25/9/2024).

Henry mengungkapkan bahwa masalah ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi, namun belum ada tindakan konkret.

Kritik yang dilayangkan SPI terhadap kebijakan Bapanas juga dirasa tidak mendapatkan respons yang memadai.

“Kepala Bapanas perlu diganti. Jokowi sebentar lagi akan digantikan oleh Prabowo, dan kami berharap beliau lebih serius memperhatikan sektor pertanian,” tambahnya.

Henry juga berharap bahwa pemerintahan Prabowo nantinya akan menunjuk seorang pemimpin Bapanas yang menolak neo-liberalisme dan memiliki pemahaman mendalam tentang sektor pertanian.

Menurutnya, tata kelola industri beras sebaiknya diserahkan kepada industri kecil dan koperasi, bukan kepada kapitalis besar.

"Satu lagi, Perum Bulog harus lebih diberdayakan. Bulog memiliki keterbatasan keuangan, jadi tidak bisa menyerap gabah dari petani dengan maksimal," jelas Henry.