Sri Mulyani Bantah Daya Beli Masyarakat Melemah: Level Kita Stabil dan Tinggi 

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati membantah daya beli masyarakat mengalami pelemahan, justru berada di level yang stabil dan cenderung tinggi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan bahwa terdapat studi yang menunjukan indikator daya beli masyarakat berada di level yang stabil, seperti consumer confidence index.

"Apakah indeks kepercayaan konsumen, consumer confidence, atau indeks retail, atau indeks purchasing mereka, pembelian mereka, kita melihat masih pada level yang stabil dan tinggi. Artinya tidak ada koreksi yang tajam tiba-tiba menurun tajam," kelas dia, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2024).

Menurut dia, Indeks Kepercayaan Konsumer (IKK) adalah data kelompok masyarakat dari sisi retail menunjukkan grafik yang stabil.

Oleh karena itu, dia berpendapat, apabila melihat persepsi daya beli kelas menengah maka perlu melihat data terbaru lantaran terjadi tren penurunan kelas menengah menjadi kelas rentan.

"Jadi dalam hal ini kita melihat adanya dua indikator, yang miskin naik, tapi yang kelas menengah turun. Penurunan kelas menengah biasanya karena inflasi, dengan inflasi tinggi maka garis kemiskinan naik, mereka tiba-tiba akan jatuh ke bawah," tegasnya.

Baca Juga

BPK Temukan Tujuh ASN Bangkalan Menerima Bansos PKH, BKPSDM Akan Panggil ASN yang Bersangkutan

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan jurus jitu miliknya mengatasi penurunan daya beli masyarakat.

Dia menjelaskan perlu bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi masalah penurunan daya beli masyarakat.

"Daya beli masyarakat tentu kita jaga dengan beberapa program bantuan ekonomi PKH, kemudian bantuan pangan beras masih berjalan setiap dua bulan," jelas dia, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Selain itu, pemerintah juga melakukan monitoring jaminan kehilangan pekerjaan.

"Juga jaminan kehilangan pekerjaan yang ternyata yang teregister melalui naker juga mengakses BPJS Ketenagakerjaan jumlahnya terlalu rendah, nah ini kita akan perbaiki," tuturnya.

"Juga bagaimana cara mendapatkannya karena kalau jumlahnya rendah anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp1,3 triliun untuk menjadi bantalan mereka yang terkena PHK mereka tidak nikmati," sambung dia. (agr/rpi)