Takut Investor Kabur, Bahlil Pangkas Proses Perizinan Eksplorasi Minyak dan Gas

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia mengungkapkan jurus jitu agar investor tidak kabur dengan melakukan pemangkasan proses perizinan eksplorasi minyak dan gas. Hal ini dia sampaikan dalam sambutannya di acara Rakornas REPNAS, di Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

"Ke depan akan dipangkas regulasi menghambat eksplorasi dari 320 izin, sekarang tinggal 140 izin. Ini dipangkas lagi supaya investor masuk, kalau enggak ada yang lebih kompetitif gimana investor masuk. Ini kita ubah," kata Bahlil. 

Upaya pemangkasan perizinan eksplorasi ini bermula dari banyaknya ditemukan sumur minyak dan gas dalam keadaan tidur atau idle.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Bahlil, setidaknya ada sebanyak 900 ribu sumur minyak dan gas di Indonesia, dan yang aktif hanya 600 ribu. Sementara itu, diketahui ada 16.600 sumur yang tidak beroperasi atau idle.

"Setelah di-breakdown ada 5.000 sumur yang bisa dioptimalkan, kita harus eksplorasi, sudah banyak di timur," tutur dia.

Akan tetapi, karena memerlukan biaya yang besar dan waktu yang cepat, Indonesia perlu investor asing berinvestasi. Maka terjadi lah pemangkasan regulasi.

Baca Juga

MRT Jakarta Gelar TOD Investment Forum Singapura: Gaet Investor Luar Negeri Bukan Cuma Dana Tapi Alih Ilmu

Bahlil menilai wilayah Indonesia Timur memiliki banyak potensi penemuan-penemuan cadangan baru minyak dan gas. Oke karena itu pemerintah akan menggagas skema kerja sama dan iming-iming insentif yang menarik.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengatakan kinerja sektor minyak dan gas bumi terus mengalami kemerosotan. Imbasnya, Indonesia harus menghabiskan devisa sebesar Rp500 triliun per tahun untuk membeli minyak mentah dari luar negeri.

"Lifting kita turun, kita tekor terus. Setiap tahun kita habiskan devisa kita Rp500 triliun, makanya nilai tukar dolar kita terhadap rupiah agak sedikit maju mundur. Karena memang hukum permintaan penawaran terjadi terhadap dolar," jelas dia.

Maka dari itu, di era kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto nanti, pemerintah akan memperkuat produksi minyak dalam negeri untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Penguatan produksi atau lifting ini akan dilakukan melalui agenda swasembada energi atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Karena bayangkan salah satu sumber kebutuhan dolar terbesar itu membeli energi," ujarnya.