AHY Beri Sinyal Pembangunan IKN Bakal Ada Penyesuaian
- antara
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN terus berlanjut.
Untuk tahapan terdekat, AHY mengatakan progres pembangunan akan difokuskan kantor legislatif dan yudikatif.
Ia mengklaim progres terdekat ini berdasarkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Meski demikian, ia mengatakan pihaknya masuh melakukan penyesuaian dengan program prioritas lain.
"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin melanjutkan pembangunan IKN ini, tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi," kata dia melansir antara, Rabu (23/10/2024).
Ia merincikan beberapa prioritas yang ingin dikebut oleh Prabowo yakni, memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita baik sektor pendidikan, kesehatan maupun pengentasan kemiskinan," katanya.
Menurut dia, terkait pembangunan IKN, harus ada penyesuaian (adjustment) yang bisa dilakukan dan itu membutuhkan masukan dari semua pihak, semua pemangku kepentingan.
Penyesuaian itu berkenaan dengan budgeting hingga kelancaran proses pembangunan.
"IKN kembali saya mengatakan bahwa tentu setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan. Ini berlaku untuk infrastruktur termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia. Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan, tapi tentu kita akan sesuaikan, pertama juga budgeting-nya harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN, kemudian selebihnya kita kawal, kita kawal dengan baik karena sekali lagi penekanan dari Bapak Presiden RI adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran, itu yang ditekankan oleh beliau," kata AHY.
Menyoal IKN, ia juga mengatakan kalau untuk kantor eksekutif, progresnya juga sudah real dan bisa dilihat semua pihak dalam bentuk Istana Garuda.
Ia menyebut itu setelah bangunan tersebut sempat diresmikan oleh Presiden ketujuh RI Jokowi, dan AHY yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional hadir menyerahkan sertifikat.
Kemudian untuk sejumlah kantor-kantor kementerian termasuk pusat-pusat Kemenko yang sudah juga dibangun dan masih akan dituntaskan.
"Tetapi selain eksekutif tentu adalah legislatif, jadi gedung parlemen juga harus siap termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Presiden RI) ke depan utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya," kata AHY. (ant/vsf)
Load more