Hapus Utang UMKM Bisa Dilakukan Asalkan Upaya Penagihan sudah Maksimal, Ini Kata OJK

Jakarta, tvOnenews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan bahwa utang UMKM yang tidak terbayar meski sudah melalui proses restrukturisasi (keringanan), dapat dihapuskan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa hapus tagih atau pemutihan utang ini hanya dapat dilakukan jika upaya penagihan sebelumnya sudah optimal, termasuk restrukturisasi.

Namun, kebijakan ini hanya berlaku bagi bank BUMN atau lembaga keuangan milik negara lainnya.

“Hal tersebut dapat dilakukan oleh bank BUMN dan atau lembaga jasa keuangan non-bank milik negara dengan ketentuan bahwa upaya penagihan telah dilakukan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi, tetapi tetap tidak tertagih,” ujar Dian di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Dian menjelaskan, ketentuan ini adalah amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). 

“Pada prinsipnya, UU P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM,” katanya.

OJK mendukung langkah ini karena akses pembiayaan bagi UMKM merupakan salah satu faktor penting untuk memperkuat ekonomi nasional

Menurut Dian, UU P2SK juga menegaskan bahwa kerugian akibat penghapusbukuan ini tidak dianggap sebagai kerugian negara selama tindakan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai prinsip tata kelola yang benar.

“Jadi, memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM, demikian UU P2SK mengaturnya,” tambahnya.

OJK berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang disusun sebagai pedoman teknis Pasal 250 dan 251 UU P2SK dapat memperjelas prosedur hapus tagih ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menambahkan bahwa Kementerian Keuangan sedang merumuskan peraturan mengenai mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan ini.

“Saat ini sedang disusun payung hukum yang tepat untuk hal itu, antara lain mencakup aspek kriteria nominal dan jangka waktu, serta assessment cakupan data yang akan menjadi target dari kebijakan ini,” katanya.

Mahendra berharap aturan tersebut segera rampung, mengingat UU P2SK sudah berlaku hampir dua tahun sejak diterbitkan pada 12 Januari 2023. Kebijakan ini dinilai penting untuk mendukung UMKM bersaing di tengah persaingan dengan produk impor.

“OJK siap mendukung kebijakan ini dan tentu kami sendiri juga sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan hal itu,” pungkas Mahendra.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi positif terhadap ekonomi nasional. (ant/rpi)