Utang Luar Negeri RI Meroket Sentuh Rp6,7 Ribu Triliun, Tapi BI Sebut Tetap Aman

Jakarta, tvOnenews.com - Utang luar negeri (ULN) Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat mencapai 427,8 miliar dolar AS atau setara Rp6.767 triliun (asumsi kurs Rp15.800).

Meski ada peningkatan sebesar 8,3% dibanding tahun lalu, Bank Indonesia (BI) memastikan kondisi ini masih terkendali.

Kenaikan utang luar negeri tersebut dipengaruhi oleh sektor publik dan pelemahan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia, termasuk rupiah.

“Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik. Posisi ULN triwulan III-2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurut Ramdan, struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini didukung prinsip kehati-hatian yang terlihat dari rasio ULN terhadap PDB yang berada di angka 31,1% serta didominasi utang jangka panjang sebesar 84,2% dari total ULN.

BI bersama pemerintah terus memantau perkembangan ULN untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Baca Juga

Rupiah Menguat ke Rp18.008 per Dolar AS, Pasar Cermati Indikator Ekonomi dari Inflasi hingga Neraca Dagang

Pemerintah menggunakan ULN sebagai bagian dari pembiayaan pembangunan, terutama di sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“ULN pemerintah tetap terkendali pada triwulan III-2024 sebesar 204,1 miliar dolar AS (Rp3.225 triliun), atau tumbuh 8,4% dibanding tahun sebelumnya,” lanjut Ramdan. 

Peningkatan ini didorong oleh pinjaman baru dan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk mengelola ULN secara hati-hati dan membayar kewajiban utang tepat waktu.

Sebagian besar ULN pemerintah digunakan untuk sektor kesehatan dan sosial (21%), administrasi dan jaminan sosial (18,9%), pendidikan (16,8%), konstruksi (13,6%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,1%). Hampir semua ULN pemerintah (99,9%) memiliki tenor jangka panjang.

Di sisi lain, ULN swasta justru mengalami penurunan pada kuartal ini. Totalnya mencapai 196 miliar dolar AS (Rp3.096 triliun), atau turun 0,6% dibanding tahun sebelumnya.

Penurunan terbesar terlihat pada utang lembaga keuangan yang berkontraksi 3,2%. Meski begitu, sektor industri pengolahan, jasa keuangan, listrik, dan pertambangan tetap menjadi penyumbang utama ULN swasta dengan pangsa 79,3%.

Ramdan menegaskan bahwa baik pemerintah maupun swasta tetap memprioritaskan utang jangka panjang untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Dengan pengelolaan yang hati-hati, ULN Indonesia diklaim masih dalam batas aman untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Namun, pemerintah harus terus berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil sambil menjaga kepercayaan investor global. (ant/rpi)