BI Janjikan Bakal Insentif Likuiditas Untuk Bank yang Dukung Program 3 Juta Rumah

Jakarta, tvOnenews.com - Bank Indonesia (BI) akan memberikan insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan serta mendukung Program 3 Juta Rumah dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang pertama adalah dari sisi insentif likuiditas kepada bank yang menyalurkan kredit di sektor perumahan dan konstruksi secara keseluruhan,” kata Deputi Gubernur BI Juda Agung dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan November 2024 di Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

Juda menuturkan bahwa insentif KLM bakal disalurkan untuk bank-bank yang memberikan pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, termasuk yang berhubungan dengan perumahan seperti sektor konstruksi, real estate, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

“Mengenai Program 3 Juta Rumah, tentu saja kami sangat menyambut baik karena perumahan kita memang backlognya masih tinggi,” ujarnya.

Nantinya, insentif KLM juga akan diberikan kepada bank-bank yang memberikan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja.

“Di dalam kebijakan insentif likuiditas itu, memang kita menyasar sektor-sektor yang mendorong penyerapan lapangan kerja, artinya mendorong daya beli dari masyarakat. Kalau lapangan tersedia artinya daya beli juga akan meningkat, sehingga ini juga tentu saja pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga

IHSG Kembali ke 6.500, Tapi Langsung Ambruk 1% di Awal Perdagangan

Tidak hanya insentif KLM, Bank Indonesia juga akan memberikan dukungan berupa kebijakan pelonggaran rasio loan to value (LTV). Kebijakan ini memungkinkan masyarakat membeli properti menggunakan KPR dengan fasilitas down payment (DP) atau uang muka nol persen.

Sampai akhir bulan Oktober 2024, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada bank-bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM. (ant/nsp)