Kementan Gadeng Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Kolaborasi Indonesia (APPSI), Dorong Edukasi Pencegahan PMK di Lampung Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia (APPSI) Lampung Tengah untuk menggelar kegiatan penanganan dan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Acara yang berlangsung pada Senin, 30 Desember 2024 tersebut dihadiri lebih dari 100 peternak dari berbagai wilayah Lampung Tengah.

Besarnya antusias tersebut menunjukkan kolaborasi erat antara APPSI dan Kementan dalam meningkatkan pemahaman peternak terhadap ancaman PMK yang dapat berdampak signifikan pada subsektor peternakan.

Pada agenda tersebut, Kepala Balai Veteriner Lampung, Suryantana, bersama Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Provinsi Lampung, Anwar Bahri, memberikan pemaparan tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan PMK.

Suryantana menekankan pentingnya biosekuriti, vaksinasi, dan pelaporan dini sebagai langkah utama dalam meminimalkan dampak wabah.

“Kami mendorong peternak untuk segera melaporkan gejala PMK yang terdeteksi pada ternak, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat,” ujar Suryantana dalam keterangan yang diterima, Selasa (31/12/2024).

Baca Juga

Jejak Pelarian Penipu 138 Sapi Kurban Terhenti di Jakarta, Korban Rugi Rp716 Juta

Sementara itu, Anwar Bahri memaparkan program pemerintah dalam pengendalian PMK. Ia juga menekankan pentingnya peran peternak dalam mendukung vaksinasi massal dan pengawasan mobilitas ternak.

“Pencegahan PMK bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh pelaku subsektor peternakan,” katanya.

Kegiatan ini juga melibatkan Kementan dalam mendistribusikan vaksin PMK dan menyediakan panduan teknis bagi peternak di wilayah Lampung Tengah. Langkah ini menunjukkan sinergi nyata antara pemerintah dan asosiasi peternak dalam mengatasi ancaman penyakit hewan.

Melalui kolaborasi ini, Kementan dan APPSI berharap dapat memperkuat sinergitas antara peternak, pemerintah, dan asosiasi untuk mengendalikan penyebaran PMK. 

Langkah ini diharapkan mendukung keberlanjutan subsektor peternakan yang menjadi pilar ekonomi masyarakat setempat. (rpi)