Fahri Hamzah Soroti Gagalnya Program Perumahan dan Permukiman, Serukan Perencanaan yang Matang: Uang Ada, Tapi Idenya Harus Kuat

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan program pembangunan rumah susun yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pasalnya, Fahri Hamzah yakin bahwa setiap pengajuan proyek kali ini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Fahri Hamzah, Jumat (17/1/2025).

Fahri menjelaskan bahwa program perumahan dan permukiman di desa-desa saat ini berorientasi kepada penataan kawasan.

Tujuannya adalah agar kawasan menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Baca Juga

Transformasi Digital Rumah Sakit, Integrasi Data Pasien Diperkuat di Surabaya

Sementara, harga tanah di perkotaan yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan kota akan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun.

Maka, fasilitas seperti lift juga diperuntukkan ke rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, jika ada hunian yang gagal maka sebenarnya itu akibat perencanaan yang tidak benar.

Sehingga, proyek perumahan yang gagal tersebut perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kecacatan pembangunan.

Sebagai contoh, salah satu rumah susun yang gagal terdapat di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, NTB, tak jauh dari lokasi kunjungan Fahri Hamzah.

Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu saat ini malah ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai.

Selain itu, ketinggian bangunan yang mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain di rusun tersebut adalah ketiadaan sumber air bersih. Meski pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, tetapi tidak membuahkan hasil.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah berpesan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memaksakan proyek pembangunan penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik, termasuk balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu. Itu harus kami kurangi ke depan," pungkasnya. (ant/rpi)