MenPANRB Angkat Suara soal Pengangkatan Stafsus di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta, tvOnenews.com - Aksi Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengangkat Deddy Corbuzier dan beberapa orang lainnya sebagai staf khusus (stafsus) menuai pertanyaan dari berbagai pihak. 

Pasalnya, pengangkatan stafsus terhadap Deddy Corbuzier ini dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di banyak kementerian.

Bahkan, pengangkatan terhadap Deddy Corbuzier menjadi stafsus Kemenhan memuat banyak pembicaraan di media sosial hingga menuntut pernyataan resmi dari pemerintah terkait hal tersebut. 

Seolah mendengar keluhan banyak orang, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini akhirnya bersuara. 

Ia menjelaskan bahwa secara struktur organisasi, pengangkatan staf khusus memang diperbolehkan dan telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

"Mungkin mereka terlambat mengangkatnya, jadi baru sempat dilakukan sekarang," ujar Rini usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga

Anggota TNI Dikeroyok di Terminal Depok Baru, Kementerian Pertahanan RI Ungkap Kondisinya

Walaupun dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Rini meyakini bahwa keputusan pengangkatan tersebut sudah dipertimbangkan secara matang dan sesuai regulasi yang berlaku.

"Pasti itu sudah diatur sedemikian rupa," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantik Deddy Corbuzier sebagai staf khusus dalam sebuah acara yang digelar di Gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), Selasa (11/2/2025).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, staf khusus yang diangkat oleh Menteri atau Menteri Koordinator mendapatkan fasilitas jabatan tertinggi setara eselon I.b dengan masa bakti paling lama sesuai masa jabatan menteri yang bersangkutan.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya," demikian bunyi Pasal 72 dalam Perpres tersebut. (nsp)