Bidik Target WTP Ke-8 Berturut-turut, Pramono Anung Mau Perkuat Transparansi Keuangann DKI Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Komitmen itu diucap Pramono Anung guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu disampaikan dalam acara penyampaian hasil pemeriksaan BPK Perwakilan DKI Jakarta Semester II Tahun 2024 di Gedung BPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/3/2025)

Pramono Anung menegaskan bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan BPK menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.

“Akan menjadi lebih baik jika segala sesuatunya dapat dengan mudah diakses dan diperiksa oleh publik. Sebab, saat ini kita berada di era keterbukaan,” ujar Pramono.

Dalam acara tersebut, juga dilakukan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan DKI Jakarta, M. Ali Asyhar, yang resmi menggantikan Ayub Amali sebagai pemimpin lembaga audit keuangan daerah tersebut.

Baca Juga

Sampah di Jakarta Menumpuk Hampir Dua Pekan, Pramono Ungkap Fakta di Baliknya

Pramono pun menyampaikan harapannya agar kepemimpinan baru ini semakin memperkuat kerja sama antara BPK dan Pemprov DKI Jakarta.

“DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Kami secara terbuka akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Kami berharap transparansi menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan di Jakarta,” kata Pramono.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal kebijakan fiskal daerah bersama BPK. Ia ingin memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semoga dengan kerja sama yang erat antara BPK, Pemprov DKI Jakarta, dan DPRD, dapat terwujud sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel,” ujar Khoirudin.

Pada kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI, Bobby Adhityo, menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan BPK dan kerugian daerah Semester II Tahun 2024.

Pemprov DKI Jakarta mencatat pencapaian signifikan dengan menyelesaikan 89,21 persen dari total 10.454 rekomendasi, dengan nilai sebesar Rp5,25 triliun dan US$6,6 juta.