Mengulik Gaji Ridwan Kamil Selama Menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Ridwan Kamil belakangan ini menjadi sorotan publik setelah terseret dalam kasus dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyimpangan dana iklan sebesar Rp28 miliar di Bank BJB, yang diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. 

Pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung dan menyita sejumlah dokumen yang dianggap relevan dengan kasus tersebut. Meskipun saat ini berstatus sebagai saksi, Ridwan Kamil menyatakan siap bersikap kooperatif dalam proses penyidikan.

Terlepas dari kasus hukum yang sedang dihadapinya, Ridwan Kamil sebelumnya dikenal sebagai salah satu kepala daerah dengan pengelolaan keuangan daerah yang cukup besar. 

Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat sejak 2018 hingga 2023, Ridwan Kamil menerima gaji pokok dan tunjangan yang relatif kecil, tetapi memperoleh biaya operasional yang sangat besar karena tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.

Besaran Gaji dan Biaya Operasional Ridwan Kamil

Baca Juga

Gubernur Jawa Barat Siapkan Hadiah untuk Warga Jabar yang Berani Melaporkan dan Viralkan Peredaran Tramadol

Gaji pokok Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat adalah sebesar Rp3 juta per bulan. Selain itu, ia juga menerima tunjangan jabatan sebesar Rp5,4 juta per bulan. Dengan demikian, total penghasilan tetap bulanannya dari gaji dan tunjangan mencapai Rp8,4 juta.

Namun, di luar gaji dan tunjangan, Ridwan Kamil juga mendapatkan biaya penunjang operasional yang nilainya jauh lebih besar. Besaran biaya ini disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. 

Pada tahun 2021, PAD Jawa Barat tercatat mencapai Rp37 triliun. Berdasarkan ketentuan, alokasi biaya operasional untuk gubernur dan wakil gubernur ditetapkan sebesar 0,15% hingga 0,30% dari PAD.

Dengan PAD sebesar itu, total biaya operasional yang dialokasikan mencapai sekitar Rp55,5 miliar per tahun atau sekitar Rp4,625 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, 60% dialokasikan untuk gubernur dan 40% untuk wakil gubernur.

Artinya, Ridwan Kamil menerima sekitar Rp2,775 miliar per bulan sebagai biaya penunjang operasional. Jika digabungkan dengan gaji dan tunjangan, penghasilan Ridwan Kamil sebagai gubernur per bulan mencapai sekitar Rp2,7834 miliar.

Rincian Penghasilan Ridwan Kamil per Bulan:

• Gaji pokok: Rp3 juta

• Tunjangan jabatan: Rp5,4 juta

• Biaya penunjang operasional: Rp2,775 miliar

Total: ≈ Rp2,7834 miliar per bulan

Jika dibandingkan dengan gaji gubernur di provinsi lain, penghasilan Ridwan Kamil dari gaji pokok dan tunjangan jabatan sebenarnya relatif kecil. 

Namun, besaran biaya operasional yang diterimanya mencerminkan besarnya tanggung jawab dan skala ekonomi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan PAD terbesar di Indonesia.

Sebagai perbandingan, Gubernur DKI Jakarta juga menerima gaji pokok dan tunjangan jabatan yang serupa, tetapi biaya operasional yang diterima bisa lebih tinggi karena PAD DKI Jakarta yang lebih besar. 

Hal ini menunjukkan bahwa besaran biaya operasional sangat bergantung pada kapasitas ekonomi daerah yang dipimpin.

Implikasi pada Transparansi dan Akuntabilitas

Besarnya biaya operasional yang dikelola oleh seorang gubernur menuntut adanya pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau praktik korupsi. 

Penghasilan Ridwan Kamil sebagai gubernur, terutama dari biaya operasional, mencerminkan skala ekonomi Jawa Barat dan besarnya kepercayaan yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengelola anggaran tersebut secara transparan.

Kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menjerat Ridwan Kamil semakin menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang transparan dan akuntabel. 

Besarnya biaya operasional yang diterima kepala daerah harus diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada publik untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. (nsp)