Koperasi Desa Butuh 240 Ribu Orang Pengawas, Kemenkop Butuh Dana Rp1,2 Triliun untuk Gelar Pelatihan Besar-besaran

Namun demikian, Herbert belum dapat memastikan besaran tambahan anggaran yang akan diajukan karena tiap kedeputian memiliki kebutuhan masing-masing.

Saat ini, proses pengajuan anggaran tambahan masih dalam tahap kajian internal, dan belum diajukan secara resmi ke Kementerian Keuangan.

“Akan tetapi, sesaat setelah (koperasi desa) terbentuk di bulan Juli, kami harapkan ada anggaran tambahan yang bisa kami gunakan untuk mengawal aktivasi pengembangan koperasi desa ini,” kata dia.

Melalui sistem pengawasan yang ketat dan sumber daya manusia yang kompeten, harapannya koperasi desa tidak hanya menjadi simbol kemandirian ekonomi lokal, tetapi juga benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat akar rumput. (ant/rpi)