Menko Yusril Sebut Belum Ada Urgensi Perppu Perampasan Aset untuk Koruptor, Tapi Kapan RUU-nya Dibahas?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menilai belum ada kebutuhan mendesak untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait perampasan aset tindak pidana.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril, kondisi saat ini belum memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam penerbitan sebuah Perppu.

Meski isu perampasan aset menjadi perhatian publik, instrumen hukum yang ada dinilai masih memadai.

Ditemui awak media di  Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025), Yusril menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tetap dapat berjalan melalui mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta melalui peran aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Enggak, belum ada alasan untuk mengeluarkan Perppu untuk itu," kata Yusril dikutip di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

Baca Juga

Tangis dan Doa Anak Riza Chalid Usai Dituntut 18 Tahun Penjara: Bismillah, Semoga Allah Lindungi Kita Semua

Yusril menambahkan bahwa Perppu merupakan langkah hukum luar biasa yang hanya digunakan saat negara menghadapi situasi mendesak. Karena itu, ia menilai belum saatnya opsi tersebut diambil.

"Jadi saya kira belum ada urgensinya untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, tapi ya semuanya terserah kita kembalikan kepada Presiden," ujar dia.

Lebih lanjut, Yusril menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024–2029. Pemerintah kini menunggu inisiatif DPR untuk mulai membahasnya secara resmi.

Draf RUU ini sebenarnya telah diajukan sejak 2023, dan ada kemungkinan akan mengalami revisi sebelum pembahasan lebih lanjut.

"Begitu nanti DPR sudah menyiapkan, sudah siap untuk membahas kan tentu Presiden akan mengeluarkan surat Presiden menunjuk menteri yang akan membahas rancangan undang-undang itu sampai selesai."

Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan pemerintah serius mendorong percepatan pembahasan RUU tersebut. Ia menyampaikan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan berbagai lembaga terkait.

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memfinalisasi draf terbaru.

"Tadi pagi saya bersama-sama Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir ini. Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," kata dia.

Dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset juga datang dari DPR. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menyatakan peluang pembahasan bisa dilakukan dalam tahun ini.

"Saya kira tahun ini karena kemarin 'kan jelas 'kan arahan Bapak Presiden kemarin. Nah, itu harus kami ejawantahkan dalam melakukan itu," kata Sturman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Namun demikian, ia mengakui bahwa hingga saat ini Baleg DPR belum menerima mandat resmi dari pimpinan DPR untuk mulai membahas RUU tersebut.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Dukungan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Lapangan Monas, Jakarta, 1 Mei lalu.

"Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-undang Perampasan Aset," kata Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan toleransi kepada pelaku korupsi atau koruptor yang menolak mengembalikan hasil kejahatannya.

Namun demikian, apa yang disampaikan Yusril menunjukkan bahwa pemerintah masih akan memilih jalur legislatif melalui DPR ketimbang langkah cepat lewat Perppu dalam mewujudkan UU Perampasan Aset. (ant/rpi)