Demi MBG Lancar, Menteri Rini Siapkan ASN Khusus Badan Gizi Nasional (BGN): Ada Persoalan yang Harus Diorkestrasi

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus mematangkan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.

Salah satu upaya strategisnya adalah dengan mempersiapkan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mendukung pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pentingnya penguatan SDM, perbaikan tata kelola, serta pengembangan sistem digital sebagai fondasi utama keberhasilan program MBG.

Pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang membahas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, Jumat (9/5), Rini memaparkan persoalan-persoalan mengenai SDM di BGN harus diorkestrasi secara sistematis dan terintegrasi.

"Ada beberapa persoalan yang harus diorkestrasi secara baik terutama SDM, tata kelola, dan membangun digitalisasinya," ungkap Rini saat rapat di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dikutip Minggu (11/5/2025).

Menurut Rini, keberhasilan Program MBG sangat bergantung pada kesiapan SDM yang akan mengelola program di lapangan.

Baca Juga

MBG Jangan Asal Dimakan, BGN Wajibkan SPPG Cantumkan Batas Waktu Konsumsi: Tidak Boleh Melebihi Batas Jam

Oleh karena itu, Kementerian PANRB tengah menyiapkan formasi ASN yang sesuai untuk BGN, baik melalui perekrutan baru maupun redistribusi pegawai secara efektif dan efisien. Langkah ini dinilai krusial agar lembaga baru tersebut dapat segera beroperasi optimal.

Tidak hanya menyoal pengisian formasi, Kementerian PANRB juga telah menyusun peta proses bisnis dan hubungan antar Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/D).

Pemetaan ini bertujuan mengoptimalkan peran masing-masing pemangku kepentingan dalam implementasi Perpres dan Inpres MBG, serta memastikan koordinasi berjalan tanpa tumpang tindih.

Dari sisi transformasi digital, Rini menyoroti perlunya pembangunan arsitektur pemerintahan digital yang mampu mendukung layanan dan proses bisnis BGN.

Struktur ini akan mencakup sistem informasi, manajemen data, serta sistem kepegawaian yang mendukung efektivitas pelaksanaan program secara menyeluruh.

"Ada dua target yang harus kita lakukan, kejelasan penerima manfaat dan tata kelolanya agar masuk Inpres dan Perpres. Tata kelola internal dan eksternal sangat penting, mulai kebijakan dari atas sampai bawah yang transparan," tutup Rini.

Program MBG sendiri ditargetkan menyasar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah dan posyandu.

Pemerintah menilai bahwa program ini memiliki dampak luas terhadap penurunan stunting, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di masa mendatang.

Dalam rapat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas utama menuju visi Indonesia Emas 2045.

Ia menyampaikan bahwa Perpres MBG akan mencakup lima aspek utama. Antara lain adalah pemantauan dan evaluasi, pelaporan program, pembentukan tim koordinasi, peran pemerintah daerah, serta pendanaan program.

“Kesimpulannya, kita memutuskan agar ada tim dari kementerian terkait isi bahan untuk merumuskan Perpres atau Inpres,” ujar Zulhas. (rpi)