Napi Korupsi Terlibat di Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), Istana Bilang Begini soal Koruptor Masak untuk Anak Sekolah di Lapas Sukamiskin

Jakarta, tvOnenews.com - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) merespons keterlibatan para narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partisipasi para koruptor itu dipandang sebagai langkah inovatif dan bentuk nyata kolaborasi antar sektor yang saling menguatkan.

Kegiatan di Lapas Sukamiskin itu juga dinilai mampu memberi manfaat jangka panjang, baik bagi warga binaan maupun masyarakat penerima manfaat.

Istana menilai program ini bukan hanya sekadar penyediaan makanan bergizi, tapi juga menjadi sarana pembinaan keterampilan dan sosial bagi para narapidana.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menjelaskan bahwa pelibatan narapidana dalam kegiatan dapur MBG memberi nilai tambah karena mereka mendapatkan pelatihan keterampilan memasak, mempersiapkan bahan makanan, hingga proses pencucian peralatan.

“Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya,” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN Sukakarya Bandung, Kamis (15/5/2025).

Baca Juga

Kajati Sulsel Sebut Berkas Mantan PJ Gubernur Sulsel P21

Adita menambahkan, dapur MBG di Sukamiskin telah menyuplai makanan bergizi kepada lebih dari 3.550 penerima manfaat, yang tersebar di 12 sekolah serta posyandu untuk ibu hamil dan menyusui.

“Uji coba MBG ini sudah dilakukan di lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa dikopi di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses produksi makanan, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi, dilaksanakan dengan standar ketat demi menjaga kualitas dan keamanan pangan.

“Ahli gizi sudah dilibatkan sejak awal, bahkan sejak proses belanja di pasar. Harapannya, dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan, potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalkan,” ujarnya.

Menanggapi beberapa insiden dalam pelaksanaan program di daerah lain, Adita menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil langkah korektif dengan mengevaluasi mekanisme dan mempercepat distribusi makanan.

“Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Sejumlah mitra yang terbukti tidak mengikuti prosedur sudah diputus kemitraannya. BGN (Badan Gizi Nasional) juga cukup tegas dalam hal ini,” kata Adita.