Bahlil Janjikan Teluk Bintuni dan Fakfak Terima Tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Mulai 2027
- Kementerian ESDM
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat peran Kabupaten Teluk Bintuni dan Fakfak dalam mendukung ketahanan energi nasional.
Salah satu wilayah yang menjadi pusat produksi gas di Indonesia itu dipastikan akan menerima tambahan dana bagi hasil (DBH) migas.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menjanjikan bahwa kebijakan tersebut mulai berlaku pada 2027.
Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi besar Teluk Bintuni yang menyuplai lebih dari sepertiga kebutuhan gas nasional.
“Hari ini saya datang untuk mengunjungi Genting Oil dan BP Tangguh. Pada 2027 saya pastikan penambahan dana bagi hasil untuk Bintuni dan Fakfak. Sudah mulai keluar pada 2027 akhir," ujar Bahlil saat menghadiri perayaan HUT ke-22 Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (11/6/2025).
Lebih lanjut, Bahlil menyinggung besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun.
Menurutnya, jumlah tersebut tergolong besar untuk skala kabupaten dan hanya terpaut sedikit dari APBD Provinsi Papua Barat yang berada di angka Rp3,5 triliun.
“Bedanya, Pak Gubernur Rp3,5 triliun mengelola 7 kabupaten. Pak Bupati 24 distrik," katanya seraya menekankan efisiensi pengelolaan dana yang harus disesuaikan dengan cakupan wilayah masing-masing.
Ia juga menyatakan kunjungannya ke Teluk Bintuni sekaligus menjadi langkah lanjutan untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi daerah berbasis sumber daya energi.
“Mau tambah lagi PAD-nya? Karena itu saya datang ke sini," ujar Bahlil kepada jajaran pemerintah daerah.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengingatkan bahwa peningkatan produksi energi di Bintuni merupakan bagian dari visi pembangunan nasional yang dirumuskan dalam Astacita Presiden Prabowo-Gibran.
"Program Bapak Presiden Prabowo dalam Astacita itu ada empat, minimal ada empat yang selalu dibicarakan. Yang pertama adalah kedaulatan pangan, yang kedua energi, yang ketiga adalah hilirisasi, dan yang keempat adalah makanan bergizi," jelas Bahlil.
Ia menambahkan bahwa dari empat program utama tersebut, dua di antaranya menjadi tanggung jawab langsung Kementerian ESDM.
Load more