Wamendagri Buka Peluang Insentif untuk Daerah Pariwisata, Kriterianya Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah pusat membuka peluang pemberian insentif khusus bagi daerah-daerah yang berkontribusi besar terhadap devisa negara melalui sektor pariwisata.

Gagasan ini mencuat menyusul usulan Gubernur Bali Wayan Koster yang menginginkan dukungan nyata berupa pembangunan infrastruktur penunjang di wilayah tujuan wisata dunia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai, wacana pemberian insentif tersebut masuk akal dan bisa direalisasikan.

Menurutnya, selama ada kerangka regulasi yang mendukung, kebijakan ini dapat diintegrasikan dengan skema Dana Insentif Daerah (DID) yang sudah ada.

Hal ini ia sampaikan sebagai respons terhadap permintaan Gubernur Koster mengenai perlunya afirmasi fiskal bagi daerah wisata berprestasi.

“Insentif itu memungkinkan, kan kita ada dana insentif daerah, terkait daerah-daerah yang memiliki kinerja baik dalam penguatan kapasitas fiskal sangat mungkin (dapat),” kata Wamendagri dikutip dari Antara, Sabtu (5/7/2025).

Namun, Bima Arya menekankan bahwa pemberian insentif tersebut harus didasarkan pada aturan yang jelas dan terukur.

Ia menyatakan, perlu disusun kerangka regulasi yang menetapkan kriteria penerima agar insentif tidak diberikan secara sembarangan.

“Satu, kriterianya apa, mana daerah layak dan berhak mendapatkan insentif tadi, dan dari apa harus ada kejelasan,” ujarnya.

Meski belum ada peraturan spesifik terkait skema ini, Bima menilai konsepnya sejalan dengan prinsip Dana Insentif Daerah yang mengakomodasi kinerja daerah, termasuk kontribusi melalui sektor pariwisata.

Wamendagri menambahkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan guna membahas kelayakan dan mekanisme teknis dari usulan tersebut.

Selain aspek fiskal, ia juga menyoroti pentingnya arah pemanfaatan insentif itu ke depan. Bima berharap agar kebijakan ini mendorong pariwisata yang tidak hanya ramai secara kunjungan, namun juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Kami berharap pariwisata harus berkelanjutan, muaranya ke sana, bukan hanya turis ramai tapi tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan,” kata dia.

Usulan pemberian insentif ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster kepada Komisi VII DPR RI saat menerima kunjungan kerja ke Denpasar pada Rabu (2/7).

Menurut Wayan, Bali layak memperoleh dukungan fiskal khusus karena kontribusinya terhadap devisa pariwisata nasional sangat signifikan.

Sepanjang tahun 2024, perputaran uang dari sektor ini di Bali mencapai Rp107 triliun atau setara 44 persen dari total devisa pariwisata Indonesia.

“Untuk Bali karena memiliki kontribusi besar terhadap devisa pariwisata Indonesia 44 persen ya sepantasnya ada keberpihakan afirmasi dari pemerintah pusat untuk menopang kepariwisataan di Bali agar berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Wayan Koster. (ant/rpi)