Mendag: Uni Eropa Mulai Lunak Soal Larangan Sawit dan Produk Pertanian

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan bahwa Uni Eropa mulai melunak terhadap larangan impor sejumlah produk pertanian seperti minyak sawit, kedelai, karet, coklat, kopi, kayu, hingga ternak yang selama ini disebut sebagai pemicu deforestasi.

Produk-produk tersebut sebelumnya dibatasi melalui aturan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Aturan itu sempat menjadi batu sandungan utama dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

Namun, situasi kini berubah.

IEU-CEPA Hampir Rampung, EUDR Mulai Melunak

“Ketika proses IEU-CEPA ini mau selesai, hal-hal seperti EUDR itu mulai melunak,” kata Mendag Budi dalam pernyataan virtual yang disiarkan Sekretariat Presiden, Minggu (13/7/2025).

Menurutnya, Uni Eropa mulai menunjukkan sikap lebih fleksibel, seiring dengan semakin dekatnya penyelesaian perjanjian dagang antara Indonesia dan Uni Eropa tersebut.

Baca Juga

EUDR Tekan Ekspor RI, CORE Desak Pemerintah Perkuat Diplomasi dan Percepat Reformasi Sawit

“Kita selesaikan CEPA dulu, yang lain itu sebenarnya sudah mulai soft,” tambahnya.

Eropa Butuh Indonesia

Budi menilai pelunakan sikap Uni Eropa tak lepas dari kebutuhan mereka untuk bermitra dengan Indonesia, khususnya di sektor komoditas strategis dan energi hijau masa depan.

“Karena mereka tentu ingin bermitra dengan kita ke depannya. Jadi ini sudah mulai melunak lah,” ujarnya.

Negosiasi Panjang Demi Kesepakatan Seimbang

Perundingan IEU-CEPA sendiri telah berlangsung hampir satu dekade. Meski terkesan alot, Budi menyebut proses negosiasi panjang itu adalah hal yang wajar.

“Namanya juga negosiasi, itu kan tawar-menawar, jual beli. Jadi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, kadang tidak mudah,” pungkasnya.

IEU-CEPA merupakan perjanjian kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa yang mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, serta aspek keberlanjutan. Jika rampung, perjanjian ini diyakini akan membuka akses pasar yang lebih luas dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. (nsp)