BPJPH Siapkan Skema Sertifikasi Halal Produk Kosmetik

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tengah menyusun pedoman sertifikasi halal untuk produk kosmetik.

Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal BPJPH, Abd Syakur, mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendukung sektor industri kosmetik dalam menyambut penahapan kewajiban sertifikasi halal produk kosmetik yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2026.

“Penyusunan pedoman ini membutuhkan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan. Tujuannya adalah menghadirkan standar halal yang jelas, integratif, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus perlindungan bagi konsumen,” kata Syakur, Jumat (18/7/2025).

Penyusunan pedoman ini diawali dengan merumuskan struktur dan substansi utama yang akan menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi halal produk kosmetik.

Setelah tahap awal ini, BPJPH menginisiasi pembahasan bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait untuk menyelaraskan pedoman tersebut dengan regulasi sektoral yang berlaku.

Beberapa kementerian dan lembaga tersebut di antaranya adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, hingga Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Baca Juga

Program Sertifikasi Halal Gratis Tembus 1 Juta UMK pada 2026

“Melalui penyusunan pedoman ini, diharapkan terwujud harmonisasi regulasi yang menghasilkan pedoman yang aplikatif dan responsif terhadap dinamika industri,” ujar Syakur.

Lebih lanjut, Syakur juga mengatakan bahwa pedoman ini akan menjadi fondasi penting dalam memastikan proses sertifikasi halal produk kosmetik supaya berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan industri nasional maupun internasional.

Ia menambahkan, BPJPH berkomitmen menghadirkan pedoman sertifikasi halal yang mampu memperkuat ekosistem halal nasional dari hulu ke hilir.

“Juga, mendorong daya saing produk kosmetik halal Indonesia di pasar halal global yang terus berkembang,” kata Syakur. (nba)