CORE Beri Sorotan Tajam soal Oplosan Beras SPHP, Dinilai Ganggu Misi Pemerintah Atasi Kemiskinan

Jakarta, tvOnenews.com - Praktik pengoplosan beras subsidi jenis SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dinilai dapat mengganggu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Aksi pengoplosan itu dianggap menyalahi tujuan awal program subsidi pangan yang dirancang untuk melindungi masyarakat berpendapatan rendah.

Hal tersebut disampaikan peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, yang memandang praktik curang itu dapat merusak efektivitas program pemerintah, khususnya dalam menjaga daya beli kelompok miskin dan mengancam perlindungan sosial bagi mereka.

“Ini merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan,” kata Eliza saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/7/2025).

Menurut Eliza, program SPHP seharusnya menjadi alat intervensi pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok dan menjaga akses pangan bagi warga tidak mampu.

Namun, keberadaan beras oplosan justru membuat distribusi beras murah tidak sampai ke tangan penerima manfaat sebenarnya.

Baca Juga

Dua Tahun Tanpa Impor Beras, Mentan Amran Sebut Ketahanan Pangan Indonesia Terjaga di Tengah Krisis Global

Merespons pengungkapan kasus di Riau pada Kamis (24/7), Eliza menyoroti peran pelaku berinisial R yang diduga mencampur beras berkualitas rendah seharga Rp6.000 per kg ke dalam kemasan SPHP, lalu menjualnya dengan harga Rp13.000 per kg.

Ia menilai tindakan tersebut telah mengambil alih hak subsidi yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin.

Akibatnya, kata dia, keluarga prasejahtera tidak mendapatkan beras sesuai kualitas dan harga yang telah ditentukan pemerintah. Mereka pun terpaksa membeli beras dengan harga lebih mahal, yang akhirnya mengurangi anggaran untuk kebutuhan pokok lainnya.

"Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus dari pada (beras) 'reject' (kualitas buruk). Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah," tutur Eliza.

CORE juga mengingatkan bahwa penyaluran subsidi pangan yang tidak tepat sasaran akan memperbesar kerentanan sosial ekonomi.

Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat memperburuk angka kemiskinan karena hilangnya dampak perlindungan sosial dari subsidi tersebut. Sebagai solusi, CORE merekomendasikan distribusi SPHP dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat.

Cara ini dapat melalui mekanisme operasi pasar keliling atau koperasi komunitas agar mencegah kebocoran distribusi dan penyimpangan.