Pati Memanas! Ini Rekam Jejak Bupati Sudewo yang Viral karena Kenaikan Pajak 250%, Rencana Demo Besar Tak Surut Meski Hari Jadi ke-702

Jakarta, tvOnenews.com - Nama Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, kini viral menjadi sorotan nasional setelah kebijakan kenaikan pajak yang diinisiasinya menuai polemik keras dari masyarakat.

Diketahui, Sudewo bersikeras menetapkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250% yang dianggap sangat memberatkan warga.

Kebijakan yang sudah diinisiasi sejak Mei 2025 itu ternyata berbuntut keributan panjang. Kenaikan mencapai 250% memicu reaksi keras warga Pati, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang merasa terbebani.

Gelombang protes berujung pada rencana aksi demo atau unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar massa pada 13 Agustus 2025.

Bahkan belum lama ini, terjadi ketegangan antara Satpol PP Pati dengan warga yang ricuh lantaran posko dinasi tolak kenaikan PBB 250% dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di sekitar Alun-alun Pati, sempat dibubarkan pada Selasa (5/8/2025).

Kebijakan kontroversial Sudewo juga diperkeruh dengan pernyataannya yang seolah terkesan menantang aksi demo dan tak takut digeruduk puluhan ribu massa.

Baca Juga

Pajak Parkir Berlaku untuk Kantor? Ini Penjelasannya

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu, silakan saja lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” ujar Sudewo dalam pernyataannya baru-baru ini yang kemudian viral di mana-mana.

Berdasarkan pantauan terbaru pada Rabu (6/8/2026) malam, gelombang gerakan donasi untuk melancarkan demo 13 Agustus nanti semakin riuh memadati depan Pendopo Kabupaten Pati.

Padahal, momen ini seharusnya menjadi perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-702 yang jatuh pada 7 Agustus 2025.

Di tengah polemik tersebut, banyak yang bertanya siapa sebenarnya sosok orang nomor satu di Bumi Mina Tani ini? Berikut profil lengkap Bupati Pati Sudewo.

Profil dan Rekam Jejak Sudewo

Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia mulai menjabat sebagai Bupati Pati pada 20 Februari 2025.

Bupati yang pernah menjadi Anggota DPR RI ini merupakan lulusan di SMAN 1 Pati, sebelum akhirnya melanjutkan kuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS), dan lulus sebagai Sarjana Teknik Sipil pada 1991.

Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 1993 dengan fokus di bidang Teknik Pembangunan. Setelah itu, Sudewo meniti karier di sektor konstruksi, bekerja di PT Jaya Construction selama setahun pada 1993–1994.

Pada 1994-1995, ia beralih ke sektor pemerintahan sebagai tenaga honorer di Kanwil Departemen Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bali.

Namanya mulai dikenal usai terlibat dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan di Bali pada 1995-1996.

Tahun berikutnya, Sudewo resmi diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan dipindahtugaskan ke Kanwil PU Jawa Timur, sebelum menjadi PNS penuh hingga 1999. Ia kemudian bertugas di Dinas PU Kabupaten Karanganyar hingga 2006.

Pada 2002, ia mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar berpasangan dengan Juliyatmono, meski belum berhasil. Namun kegagalan itu tak menyurutkan langkahnya. Ia justru semakin aktif di Partai Gerindra dan dipercaya sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra pada 2019.

Karier politiknya pun kian menanjak. Sudewo duduk sebagai anggota DPR RI dua periode, yakni 2009-2013 dan 2019-2024. Ia sering digadang-gadang sebagai kader loyal terhadap Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto.

Puncak karier politiknya ditandai dengan kemenangan di Pilkada Pati 2024, saat ia terpilih menjadi Bupati Pati untuk periode 2025-2030 yang berpasangan dengan Risma Ardhi Chandra sebagai wakilnya.

Alasan Sudewo Naikkan Pajak 250%

Kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250% memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Warga menilai kebijakan itu tidak berpihak kepada rakyat kecil yang saat ini masih kesulitan secara ekonomi.

Sudewo sebenarnya beralasan bahwa kenaikan PBB-P2 dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Pati, termasuk proyek-proyek infrastruktur hingga pembenahan layanan kesehatan di RSUD RAA Soewondo.

Namun, penjelasan dan responsnya terhadap reaksi masyarakat yang terkesan arogan nyatanya malah memicu protes yang semakin keras.

Seperti diberitakan tvOnenews.com pada Mei 2025 lalu, Sudewo berdalih bahwa kenaikan mendadak itu semata-mata berdasarkan aturan yang telah disahkan sebelumnya, yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.

Sudewo berkilah bahwa dirinya hanya menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan sebelumnya, bersama DPRD periode 2019–2024 dan Pj Bupati Henggar Budi Anggoro.

“PPB ini penyesuaian. Naik ini karena memang peraturan daerah nomor 1 tahun 2024. Saya tidak membuat Perda itu, saya tidak ikut mengesahkan Perda itu, yang membuat Perda tersebut adalah DPRD kemarin dan Pemerintah kemarin. Bukan saya. Jadi saya punya payung hukumnya, Perda itu,” ujar Sudewo kepada awak media, dikutip Jumat (23/5/2025).

Eks Anggota Komisi V DPR RI itu membeberkan, kenaikan PBB itu sebenarnya bahkan bisa menembus angka ribuan persen jika Perda itu dijalankan secara ketat.

Namun, kata Sudewo, ia memilih untuk tidak menerapkan kebijakan seketat itu demi meringankan beban masyarakat.

"Perda ini kalau saya ikuti sepenuhnya, mengikuti aturan dalam Perda kenaikan PBB bisa ribuan persen. Kalau saya saklek mengikuti Perda ikut naiknya ribuan persen. Saya tidak ingin menghendaki seperti itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi dari Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa selama 14 tahun terakhir tidak pernah ada penyesuaian tarif PBB di Kabupaten Pati. (rpi)