Telanjur Panas, Rencana Demo Besar di Pati Tetap Lanjut Meski Sudewo Minta Maaf: Logistik Terus Membludak, Bupati Didesak Turun

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Pati, Sudewo, telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang disebut mencapai 250 persen.

Namun demikian, melunaknya Sudewo tampaknya belum memicu tanda-tanda meredamnya rencana demo besar warga Pati, pada 13 Agustus 2025 nanti.

Berdasarkan pantauan tvOne, hingga Jumat (8/8/2025), ribuan dus air mineral dan logistik lainnya yang dikumpulkan masyarakat telah semakin menggunung di sekitar Alun-alun kota, depan Kantor Kabupaten Pati.

Sebelumnya, Sudewo minta maaf setelah isu kenaikan PBB-P2 dan cara komunikasi Pemkab Pati yang dinilai buruk, beredar luas di media sosial dan memicu kemarahan publik.

Selain video Sudewo yang terkesan menantang rencana demo warga, sempat juga terjadi juga ketegangan antara warga dan Pemkab Pati, termasuk tindakan Satpol PP yang mengangkut paksa barang-barang donasi milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.

Bahkan, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso sempat mengkonfrontasi warga secara langsung hingga akhirnya drama Pati semakin meluas.

Baca Juga

Harga Kedelai Impor Melejit, Perajin Tahu di Pati Menjerit Putar Otak Agar Tak Gulung Tikar

Sudewo mengakui, adanya kesalahan komunikasi dalam insiden tersebut.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kami tidak bermaksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu acara pemerintah. Kami tidak melarang penggalangan dana," ujarnya, dikutip Jumat (8/8/2025).

Kelompok Masyarakat Pati Bersatu diketahui membuka posko donasi sejak Jumat (1/8/2025), menyediakan air mineral, beras, mi instan, hingga minyak goreng untuk aksi besar pada Rabu (13/8/2025).

Namun, Satpol PP sempat mengangkut paksa barang tersebut dengan alasan mengganggu fasilitas umum dan persiapan Kirab Hari Jadi Pati serta perayaan 17 Agustus. Setelah mendapat protes, barang-barang tersebut akhirnya dikembalikan kepada warga.

Soal Video Tantang 50 Ribu Massa

Bupati Sudewo juga menanggapi video yang memicu tudingan dirinya menantang warga. Dalam rekaman itu, ia menyatakan tidak gentar meski ada ribuan orang yang akan berdemo.

"Saya tidak menantang rakyat. Masak rakyatku kutantang? Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo itu murni aspirasi dan tidak ditunggangi pihak tertentu,"* tegasnya.

Sudewo menuturkan, kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen merupakan angka maksimal dan tidak berlaku bagi seluruh wajib pajak. Menurutnya, sebagian besar warga hanya mengalami kenaikan di bawah 100 persen, bahkan ada yang kurang dari 50 persen.

Ia menjelaskan, penyesuaian tarif dilakukan setelah 14 tahun tanpa kenaikan, padahal aturan mengizinkan penyesuaian setiap tiga tahun.

Kebijakan ini, katanya, penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pati yang saat ini baru 14,5 persen dari APBD, jauh di bawah standar minimal 25 persen.

"Kalau PAD kecil, bagaimana bisa membangun? Ini untuk masyarakat juga," ucapnya eks Anggota DPR RI ini.

Sudewo menyebut sekitar 50 persen warga sudah melunasi PBB-P2, dengan target seluruh pembayaran rampung pada Oktober 2025.

Meski begitu, ia menegaskan siap melakukan peninjauan ulang jika ada keberatan dari masyarakat.

"Kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang," katanya.

Ia pun mengajak warga untuk menjaga ketertiban demi keamanan daerah.

Menurutnya, kalau situasi tidak aman, maka investor bisa batal masuk ke Bumi Mina Tani.

"Itu justru merugikan masyarakat sendiri," sambungnya.

Tak Meredakan Kemarahan Warga

Namun demikian, permintaan maaf Sudewo ternyata belum mampu meredakan kemarahan warga.

Polemik kenaikan PBB-P2 ini juga telah mendapat sorotan Pemerintah Provinsi Jateng dan Pemerintah Pusat melalui Kemendagri.

Meski Sudewo melunak dan berjanji akan membatalkan kenaikan pajak tersebut, ternyata tak mampu meredakan kemarahan warga Pati.

Bupati dari Partai Gerindra ini telanjur dianggap arogan oleh masyarakat sehingga aliran donasi untuk melancarkan aksi demo besar pada 13 Agustus 2025, terus berdatangan.

Bahkan, membludaknya logistik untuk demonstrasi itu sampai ditampung hingga kompleks gedung DPRD Pati. Bola panas soal pajak kini bahkan sampai menyasar pada unjuk rasa desakan turunnya Sudewo dari jabatan Bupati Pati.

Meski telah membuka ruang evaluasi, Pemkab Pati dan Sudewo harus mencari cara untuk meredam gejolak sosial yang sudah terlanjur memanas. (rpi)