Menuju Indonesia Solar Summit 2025, Energi Surya Jadi Senjata RI Tekan Emisi dan Biaya Listrik

Menurut IESR, percepatan PLTS hanya bisa tercapai jika ditopang kebijakan yang konsisten, akses pembiayaan inklusif, serta keterlibatan aktif masyarakat.

ISS 2025 juga akan menyoroti peran masyarakat melalui aksi nyata komunitas, pemerintah daerah, dan pelaku pasar. Forum ini akan membahas strategi pengembangan energi surya sekaligus membuka ruang investasi dan inovasi dengan mempertemukan dunia usaha, penyedia teknologi, serta pembuat kebijakan.

Dari sisi regulasi, Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, memaparkan pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Presiden No.112/2022 dan Permen ESDM tentang PLTS Operasi Paralel. Ia juga mendorong peran pemerintah daerah dalam menyelaraskan tata ruang, memediasi pembebasan lahan, mengalokasikan APBD untuk proyek PLTS di fasilitas publik, serta memberikan insentif bagi pengembangan energi terbarukan.

Alvin Putra Sisdwinugraha, Analis Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan IESR, menambahkan bahwa sebagian besar dari total 916 MW PLTS terpasang per akhir 2024 berasal dari pembangkit skala besar. Namun, tren baru muncul di sektor industri melalui PLTS atap dengan kontribusi lebih dari 100 MW pada 2024.

“PLTS captive atau PLTS yang digunakan untuk sektor industri menjadi faktor yang meningkatkan daya saing industri Indonesia di pasar global. Dilihat dari perkembangannya, wilayah usaha (wilus) telah meningkat tiga kali lipat sejak 2017 sehingga menjadi peluang besar bagi pemasangan PLTS captive. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam perencanaan sistem, data, dan perizinan, misalnya melalui aplikasi,” jelas Alvin.

Ia juga menyoroti peluang ekspor listrik energi terbarukan sebesar 3,4 GW ke Singapura, yang dinilai bisa memperkuat rantai pasok dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 60 persen. Namun, hal ini perlu didukung dengan kepastian hukum dan kejelasan peran PLN.

Dari sisi industri, kapasitas produksi modul surya Indonesia diperkirakan mencapai 11,7 GWp per tahun dengan beberapa produsen Tier-1 yang sudah berinvestasi. Namun, harga modul lokal masih 30–40 persen lebih mahal dibandingkan impor. Karena itu, insentif seperti pembebasan bea masuk bahan baku dinilai penting untuk menjaga daya saing.

“Untuk mendorong investasi pada rantai pasok, maka penting untuk memastikan adanya permintaan dalam negeri yang konsisten. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan strategi agar aturan TKDN tetap mampu menarik investasi sambil tetap melindungi industri lokal,” tegas Alvin.