Giant Sea Wall Siap Dibangun, Prabowo Ungkap Skema Pembiayaan Hingga Sejarah Mega Proyek di Pantai Utara Jawa

Jakarta, tvOnenews.com-Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) dinyatakan siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut. Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

"Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun," kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

"Kalau tidak salah 60 persen industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Puluhan ribu hektare sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan," kata Presiden.

Baca Juga

Respons 3 Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Wapres RI Gibran Dorong PBB Investigasi

Proyek tanggul laut raksasa menjadi salah satu program strategis nasional (PSN) pemerintahan Prabowo untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman rob dan dampak perubahan iklim.

Sejumlah fase pembangunan Giant Sea Wall akan ditawarkan untuk kerja sama pendanaan dengan negara mitra. Nantinya, pembiayaan proyek difokuskan pada skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan sebelumnya, Prabowo menjelaskan pembangunan proyek tanggul laut yang telah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) sejak 1995 itu membutuhkan biaya sedikitnya 80 miliar dolar AS atau setara Rp1.297 triliun.

Meski sudah masuk dalam perencanaan sejak 1995, Prabowo tidak merasa kecil hati karena mega proyek itu baru akan selesai hingga berganti kepemimpinan Presiden.

"(Proyek) ini vital dan ini sesuatu mega proyek. Saya tidak tahu Presiden mana yang akan menyelesaikan, tapi kita harus mulai dan kita akan mulai," kata Presiden beberapa waktu lalu.(ant)